Banjir, Malah Saling Tuding

Dewan: Tak Pernah Ada Rakor Soal KBU

67
 ACHMAD NUGRAHA/ JABAR EKSPRES
 BIKIN MACET: Banjir bandang yang terjadi di kawasan Terminal Cicaheum, Kota Bandung membuat antrean kendaran mengular hingga beberapa kilometer. Akibat kejadian itu, selama tiga warga disibukkan membersihkan lumpur yang masuk ke rumah mereka di RT 2/4 Kelurahan Jatihandap.

BANDUNG – Anggota komisi I DPRD Jawa Barat (Jabar) Darius Dologsaribu menilai peristiwa banjir bandang yang melanda wilayah Kota Bandung dan Kabupaten Bandung pada Selasa (20/3) lalu, akibat kerusakan lahan di Kawasan Bandung Utara (KBU).

Politisi dari PDI Perjuangan itu menilai bencana di kota Bandung tidak perlu terjadi. Jika Pemerintah provinsi Jabar dan kabupaten/kota bisa duduk bersama membahas persoalan kerusakan lingkungan di Kawasan Bandung Utara.

”Selama ini tidak pernah ada rapat koordinator (rakor) yang khusus membahas KBU, antara Pemprov Jabar dan pemerintah kabupaten/kota. Sehingga tak heran, jika sudah terjadi bencana akibat kerusakan KBU. Lucunya baik pemprov maupun Kabupaten/kota malah terjadi saling tuding tidak mau disalahkan,” kata Darius saat di temui di ruang kerjanya kemarin (27/3).

Seharusnya kata dia, persoalan ini jangan saling tuding siapa yang salah akibat banjir bandang yang meninpa kota Bandung teresebut. Untuk gubernur termasuk wakil gubernur, bupati dan wali kota, harus bertanggung jawab secara tanggung renteng terhadap bencana tersebut.

Sok duduk berama saling buka data. Jadi tahu siapa yang salah, jangan terus saling menyalahkan kasihan warga yang jadi korban,” sebutnya.

Di dalam rakor tersebut nantinya, imbuh Darius, juga termasuk dibahas mengenai law enforcement atau penegakan hukum bagi setiap pelanggar Perda No 26/2016 tentang Pengendalian KBU.

”Tapi karena rakor tersebut tidak pernah ada, maka saat terjadi bencana akibat kerusakan KBU, yang ada malah saling tuding. Padahal sudah jelas-jelas di bagian hulu KBU, sudah terjadi penggundulan lahan yang tersistematis dan massif. Kami sangat prihatin dengan kondisi hulu KBU ini. Artinya moratorium pembangunan kawasan KBU tidak dilaksanakan, Apabila hal ini tidak disikapi sesegera mungkin, maka dengan sendirinya, alam lagi yang akan bicara,” ujarnya.

Menurutnya, hal tersebut dibutuhkan karena KBU berada di lintas wilayah, sehingga integrasi dari semua pihak diperlukan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Terutama dalam melihat kondisi lingkungan di kawasan tersebut yang cukup mengkhawatirkan.

”Saya sudah meninjau langsung bagaimana kondisi di wilayah KBU, ternyata cukup parah karena hutan banyak yang gundul. Gantinya dijadikan perkebunan dan pertanian dengan tanaman yang tidak dapat menahan air atau tanah,” katanya.

Selain itu, pihaknya melihat bagaimana pembangunan yang masif di kawasan yang seharusnya tidak boleh ada bangunan komersial. Di kawasan tersebut banyak ditemukan hotel maupun perumahan elit, yang seharusnya merupakan wilayah hijau.

”Berdasarkan survei banyak bangunan cafe dan hotel yang perizinannya belum jelas, masih saling tuding siapa yang memberikan. Ini juga salah satu fungsi dari mendorong dengar pendapat tersebut, agar diketahui siapa sebenarnya yang menghambat atau tidak bekerja,” tuturnya.

Dikatakannya bahwa pemegang kebijakan harus bertanggung jawab dalam persoalan KBU sesuai Perda no 2 tahun 2016. Karena baginya persoalan banjir di Kawasan Jatihandap merupakan peringatan dini, dimana masih ada kemungkinan bencana yang lebih parah jika terus dibiarkan.

”Ini bisa lebih parah dibanding yang terjadi di Jatihandap kalau kerusakan yang terjadi di KBU terus dibiarkan. Maka perlu langkah dan inovasi baru agar tidak terjadi hal yang tak diinginkan,” ujarnya.

Dia juga menilai pelebaran kawasan hutan lindung Ir. H Juanda sebagai pengalihan isu. Sehingga masyaramat lupa dengan kerusakan di KBU. ”Kenapa harus di perluas, yang masalahkan kan bukan di wilayah sana tapi di wilayah sebelah timur,” sebutnya.

Pihaknya meminta agar pimpinan DPRD Jabar turut berperan aktif untuk mengundang terlebih dahulu Dinas PMPTSP (Penanaman Modal Perijinan Terpadu Satu Pintu) propinsi kabupaten dan kota untuk rapat koordinasi di DPRD.

“Pimpinan Dewan harus memanggil Kepala Dinas PMPTSP provinsi, kabupaten dan kota untuk mengevaluasi tentang perijinan sudah dan yang akan diterbitkan, karena ternyata di sekitar hulu KBU banyak sekali bangunan mewah dan hamparan lahan yang sudah beralih fungsi. Untuk itu harus segera ditertibkan,” pungkasnya. (pan/ign)

BAGIKAN


TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.