160

Awasi Pembagian Takjil

Bisa Jadi Ajang Kampanye Terselubung

FITRI RACHMAWATI/JABAR EKSPRES
POSKO RAMADAN: Penyerahan tumpeng saat peresmian posko "Ramadhan Asyik" di kantor DPW PKS Jabar Jalan Soekarno Hatta No. 538 Bandung 10 Mei 2018 lalu.

BANDUNG – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat (Jabar) mengingatkan pasangan calon (Paslon) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jabar untuk tidak melakukan kampanye terselubung. Salahsatunya dengan membagikan takjil pada masyarakat, terutama dilakukan secara terstruktur masif dan sistematis (TMS). Sebab, menurut Komisioner Divisi Hukum Badan Pengawas Pemilu Jabar, Yusuf Kurnia, tindakan itu bisa digolongkan kampanye terselubung dan calonnya bisa dikenai sanksi diskualifikasi.

”Kita hanya mengingatkan kembali. Boleh membuat posko ramadan atau membagikan takjil sekalipun. Tetapi yang tidak diperbolehkan itu adalah ditunggangi dengan berkampanye, itu yang menjadi substansinya,” tutur Yusuf Kurnia pada Jabar Ekspres ditemui di kantor Bawaslu Jabar, Bandung.

Bila terbukti dalam pembagian takjil atau sejenisnya, ada unsur kampanye terselubung. Maka sebut Yusuf, calon tersebut bisa terkena sanksi. Secara aturan, pemberian barang lebih dari Rp 25 ribu dibarengi stiker pasangan calon atau dibarengi APK dan BK dalam barang tersebut secara TSM. Maka hal tersebut, sebut Yusuf, masuk dalam kategori pelanggaran politik uang.

”Stiker gambar paslon atau simbol paslon itu masuk dalam APK dan BK dan sudah menunjukkan kampanye. Dengan dibagikan takjil atau barang lainnya yang dibarengi dengan simbol atau APK dan BK secara TSM maka itu masuk ke politik uang,” jelas dia.

Disebutkan Yusuf, itu tertuang pada Pasal 73 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Pada ayat (1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.

”Di ayat ke-2 dikatakan, calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. Dan di ayat ke-3 tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” terangnya.

Sanksi itu pun tidak hanya berlaku pada pasangan calon, tetapi termasuk pada relawan, atau partai politik. Hal ini sebagaimana diatur dalam ayat 4 Pasal 73 UU 2016, selain calon atau pasangan calon, anggota partai politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hokum. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan ke warga negara Indonesia, baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah dan mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon.

”Dan dijelaskan juga dalam ayat ke-5 pemberian sanksi administrasi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau pembatalan pasangan calon tidak menggugurkan sanksi pidananya,” tegasnya.

Artinya tambah dia, pemberi baik itu pasangan calon ataupun afiliasinya termasuk dengan penerima akan diberikan sanksi dari administrasi berupa pembatalan sampai pidana penjara paling singkat 36 bulan dan maksimal 72 bulan, dan denda paling sedikit Rp 200 juta maskimal Rp 1 miliar.

”Apalagi terang dia, dibagikan setelah pukul 18.00 yang merupakan batas waktu kampanye. Maka tindakan tersebut masuk ke kategori  kampanye di luar jadwal kampanye yang sanksinya bisa dikenai sanksi pidana,” ujarnya.

Sanksi pidana ini secara tegas diatur dalam Pasal 492 Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal tersebut menyatakan, setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, bisa dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta.

”Artinya, setiap orang, berarti bukan hanya peserta pemilu. Tetapi siapa saja yang melakukan kampanye di luar jadwal, akan dipidana,” ucapnya.

Jadi tambah dia, pada intinya apapun yang dilakukan pasangan calon kandidat Pilkada Jabar harus sesuai aturan dan sebisa mungkin tidak banyak melanggar.

Meski demikian sebut Yusuf, Bawaslu tidak melarang pasangan calon atau partai pendukunganya membuat posko ramadan atau membagi-bagikan takjil dan lainnya.

“Namun yang harus diingat, tindakan tersebut jangan sampai dibarengi dengan kampanye karena jelas itu melanggar dan Bawaslu akan tindak tegas,” tutupnya.

Sebelumnya, Ketua Tim Pemenangan pasangan nomor urut tiga (Asyik) Haru Shuandaru mengatakan, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Barat meresmikan posko Ramadan Asyik di depan kantor DPW PKS Jabar Jalan Soekarno Hatta Nomor 538 Bandung.

Posko Ramadan Asyik ini akan menyediakan kurang lebih 200 paket takjil bagi umat muslim yang hendak berbuka. Dan akan bertambah dengan adanya donatur.

“Posko ini nantinya akan disediakan takjil bagi pengendara yang tidak sempat berbuka puasa, karena masih dalam perjalanan atau, memang masyarakat yang kurang mampu sekitar kantor DPW PKS,” katanya.

Selain itu jelas Haru, posko Ramadan Asyik difungsikan sebagi tempat beristirahat sejenak dari kemacetan.

“Kami akan mempersilakan masyarakat yang ingin rehat sejenak. Atau ingin berbuka puasa di sini, atau sekalian untuk sholat magrib di kantor PKS Jawa Barat. Bisa juga posko ini, digunakan hanya sekadar untuk men-charger HP atau bisa untuk menumpang mandi. Tentu kami mempersilakan, karena tujuan diadakan posko ini agar dapat bermanfaat bagi masyarakat saat Ramadan,” jelas dia. (mg2/ign)

BAGIKAN
Loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.