jabarekspres.com, CIMAHI – Setelah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Cimahi Perubahan statatus dari Kantor menjadi Dinas, menjadikan lembaga penegak Perda ini kekurangan Personil.Terlebih, adanya penggabungan dengan Dinas Pemadam Kebakaran.
Kepala Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Aries Permono mengatakan, untuk menindaklanjuti ini, Satpol PP dan Damkar Kota Cimahi, akan melakukan pengajuan penanbahan personel dalam anggaran belanja tambahan (ABT) kepada pemerintah Kota Cimahi.
“Kami akan mengajukan penambahan Tenaga Harian Lepas, mudah-mudahan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bisa mendukung kebutuhan kami,” katanya, di kantornya, kemarin (4/5)
Menurut Aris, pihaknya juga sangat membuka kesempatan bagi staf yang ada di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain untuk bisa bergabung bersama Dinas Satpol PP dan Damkar. Namun demikian, Ia akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Cimahi.
“Saya juga akan minta ke BKD agar ASN dan staf dari OPD lain agar bisa mengisi kekosongan di Satpol PP,” bebernya.
Mengenai jumlah SDM yang ada di Dinas Satpol PP dan Damkar Kota Cimahi, Aris menjelaskan, secara total berjumlah 59 orang, apabila digabung dengan Damkar terdapat sekitar 67 orang, dan dengan jumlah yang ada itu masih sangat kurang. “Setelah ada penyatuan dengan damkar, itu kan nanti ada kabid, ada kasi, dan posisi itu yang harus segera diisi untuk memperkuat koordinasi,” ujarnya
Selain melakukan penambahan staf perkantoran dan staf kesekretariatan, juga akan diajukan penambahan personel wanita yang akan ditempatkan di lapangan. Aris beralasan, dengan menempatkan wanita di bagian depan saat di lapangan, maka penanganan bisa menjadi lebih humanis.
Dari jumlah tersebut, tambahan staf perkantoran yang dibutuhkan pihaknya sekitar 12 orang, dan untuk tambahan tenaga harian lepas wanita di lapangan, idealnya penambahan sampai 65 orang.
“Untuk anggota lapangan yang ada sekarang, itu bukan ditarik ke dalam, tapi lebih membackup para petugas wanita itu. Tapi untuk pengajuan, belum bisa kami laksanakan karena harus ada pembahasan dulu mengenai berapa jumlah yang kami butuhkan dan berapa anggarannya,” tandasnya. (zis/yan)
