PKL Harus Dilindungi Pemerintah Daerah

3
pkl
IGUN RUCHIYAT/BANDUNG EKSPRES
TERLIHAT TERTIB: PKL terlihat di Jalan Al Fathu dinilai tertib karena dari lapaknya tidak mengganggu jalan dan lapaknya pun diseragamkan, meski memakai sebagian bahu jalan.

jabarekspres.com, SOREANG – Sedikitnya puluhan Pedagang Kaki Lima dari berbagai titik mendatangi DPRD Kabupaten Bandung untuk mengadukan nasibnya yang selalu tidak memiliki kepastian dalam berdagang.

Rombongan yang berasal dari 31 kecamatan diterima langsung oleh Wakil Ketua DPRD Yayat Hidayat. mereka mengadukan nasibnya karena sering bermasalah dengan ketertiban.

Menanggapi hal tersebut, Yayat mengatakan, keberadaan PKL perlu dilakukan pembinaan agar keberadaannya bisa ditata dengan baik dan tidak menggangu ketertiban.

Selain itu, PKL juga harus membentuk sebuah wadah dalam bentuk Ikatan atau Koperasi agar dapat mengakses permodalan dari Pebankkan atau program pemerintah.

“Kami mendorong agar mereka bisa mengorganisir diri dalam satu wadah.Bahkan, pemerintah pun akan mudah melakukan koordinasi,”jelas Yayat ketika ditemui usai audensi di Gedung DPRD Kabupaten Bandung kemarin (17/7)

Untuk mendukung keinginan para PKL ini, lanjut dia pihaknya telah membuka saluran komunikasi antara para PKL dengan Pemerintah yang disampaikan melalui Dinas Perindustrian Perdagangan dan Dinas Koperasi dan UMKM.

Dirinya menilai, adanya gesekan dalam penertiban yang biasanya dilakukan oleh Satpol PP terjadi karena kurang komunikasi yang baik.Sehingga, untuk mencapoai solusinya perlu adanya dialog antara kedua belah pihak.

“PKL ini harus mendapatkan pengakuan, sehingga mereka juga bisa mendapatkan hak-haknya seperti pelaku usaha lainnya,”ucap Yayat.

Yayat menuturkan, untuk menghindari terjadinya pelanggaran kembali pembinaan dan arahan dari Satpol PP harus dilakukan secara kontinue. Dengan begitu, para PKL ini mengetahui rambu-rambu atau aturan yang tidak boleh dilanggar.

Selain itu, pendataan jumlah PKL yang ada di Kabupaten Bandung perlu diinventarisir.Sehingga ada kepastian keanggotaannya.

“Ini juga akan sangat menguntungkan bagi Dinas Perindustrian Perdagangan, Dinas Koperasi UMKM agar organisasi mereka itu memiliki badan hukum yang jelas,”ucap dia.

Yayat meyebutkan, keberadaan PKL di 31 kecamatan di Kabupaten Bandung ini jumlahnya mencapai ribuan orang. Diantaranya berdagang di sekolah-sekolah, pasar dadakan di hari Minggu, di pasar tradisional, pedagang diberbagai pusat keramaian dan lainnya.

“Para PKL ini sebenarnya sangat penting, dan bisa mengurangi pengangguran dan mengentaskan kemiskinan. Jadi mereka ini juga sebagai penopang perekonomian masyarakat,” pungkas Yayat (rus/yan)

BAGIKAN

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here