jabarekspres.com, NGAMPRAH – Wilayah hukum Kabupaten Bandung Barat (KBB) selama ini masih menjadi tanggung jawab jajaran Polres Cimahi, Padahal secara administratif KBB merupakan daerah yang memiliki otonomi pemerintahan sendiri.
Wakapolda Jawa Barat Brigjen Pol Supratman mengatakan, Polda Jawa Barat akan terus mendorong agar di KBB bisa memiliki Polres sendiri. Hal ini, karena KBB merupakan pemekaran dari Kabupaten Bandung yang memiliki wilayah hukum luas dengan jumlah 16 kecamatan dan 165 desa.
“Lambat atau cepat, ini sudah menjadi kabupaten. Sehingga tidak mungkin berinduk ke Cimahi terus,”jelas Supratman ketika ditemui kemarin (11/12).
Dirinya mengungkapkan, untuk kebutuhan lahan pihaknya menginginkan agar pemerintah daerah bisa membantu untuk menyediakannaya. Sebab, selama ini secara kajian terkait wacana pembangunan polres, saat ini sudah ada. Bahkan, Mabes Polri juga sudah merencanakan terkait pembangunan polres tersebut.
Supratman menambahkan, jika pemerintah daerah bisa membantu menyiapkan lahan, maka ke depan pihaknya pun bisa mengusulkan ke Mabes Polri, agar pembangunan polres di Bandung Barat bisa terealisasi.
“Progresnya terus berjalan. Saya yakin, mabes polri sudah merencanakan pembangunan itu. Namun, masalahnya saat ini tinggal lahan saja,” katanya.
Lebih lanjut dia menambahkan, jika terealisasi, maka ke depan sebagian wilayah hukum bisa masuk wilayah KBB maupun Cimahi dan nanti bisa melayani yang terdekat dengan polres tersebut.
“Jadi nanti ada pembagiannya kalau sudah berdiri polres di KBB ini,” terangnya.
Seperti diketahui, wilayah hukum Kabupaten Bandung Barat selama 10 tahun paska pemekaran masih menginduk ke Polres Cimahi.
Padahal, keberadaan polres di KBB sudah sangat dibutuhkan mengingat pelayanan ke masyarakat hingga ke pelosok wilayah seperti Kecamatan Rongga, Gununghalu, Cililin dan sekitarnya.
Bila berdiri polres di Kabupaten Bandung Barat akan memudahkan jarak tempuh masyarakat yang tidak jauh seperti saat ini. (drx/yan)