jabarekspres.com, NGAMPRAH – Masyarakat miskin sepertinya masih harus bersabar dalam menerima bantuan dari pemerintah sebab saat ini Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat masih melakukan verifikasi data mengenai berapa jumlah masyarakat miskin di KBB.
Kepala Dinsos Kabupaten Bandung Barat Heri Partomo mengakui, proses verifikasi data saat ini tengah berlangsung. Terlebih data ini nantinya unyuk menyalurkan program bantuan pemerintah kemasyarakat tidak mampu.
“Ada sejumlah program, di antaranya Peneriman Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan, Beras Sejahtera (Rastra) dan Program Keluarga Harapan (PKH) atau suatu program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM),”jelas Heri ketika ditemui kemarin (28/3).
Dirinya berjanji, pihaknya akan segera menyalurkan bantuan tersebut setelah pada bulan Juni nanti menerima data dari Kementrian Dinas Sosial (Kemensos). Sedangkan, untuk memastikan berapa jumlah warga miskin secara pasti pihaknya saat ini tengah melakukan verifikasi.
Dirinya mengakui, adanya Ferivikasi ini disebabkan data PBI, Rastra dan PKH tidak sinkron. Padaha, seharusnya sama datanya.
Heri beralasan, ketidakcocokan data tersebut salah satu penyebabnya adanya data double NIK (satu nama memiliki dua nomor induk kependudukan).
Hal ini terjadi akibat ada warga yang melakukan pindahan. Untuk kasus seperti ini, kata Heri, warga biasanya diminta untuk memilih NIK mana yang akan digunakan.
“Warga pindahan ini biasanya sering melupakan NIK terdahulunya, padahal dia sebelumnya sudah punya NIK untuk data warga penerima bantuan,” katanya.
Heri menyebutkan, untuk warga yang sedang dilakukan proses verifikasi saat ini berjumlah 551 jiwa untuk warga penerima Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berupa PBI. Terlebih, pihaknya sekaligus masih menjaring sejumlah warga yang belum terdata sebab kuota untuk program itu masih tersedia sekitar 3.000 orang.
“Nanti kita lihat pada bulan Juni berapa jumlah PBI setelah keluar SK (surat keputusan) dari Kemensos untuk tahun ini,” ujarnya.
Kendati begitu, untuk melakukan ferivikasi ini pihaknya baru menggelar bimbingan teknis (Bimtek) kepada 181 tenaga PSM (Pekerja Sosial Masyarakat) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang nantinya tersebar di 165 desa di KBB.