BPPD Terus Genjot Capaian Pajak

5
GENJOT PAJAK: Suasana acara sosialisasi pajak daerah yang digelar BPPD Kota Bandung di SOR Arcamanik, Minggu (10/9).

jabarekspres.com, BANDUNG – Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah (BPPD) Kota Bandung terus menggenjot pencapaian  pajak daerah. Salah satunya melalui sosialisasi yang digelar Minggu (10/9) di SOR Arcamanik, Kota Bandung. Sosialisasi ini meliputi tiga kecamatan di wilayah Bandung Timur dan kali terakhir di tahun 2017 ini.

Kepala BPPD Kota Bandung Ema Sumarna mengatakan, sebelumnya, kegiatan hendak digelar di acara car free day, seperti yang sudah dilaksanakan beberapa waktu lalu. Namun, untuk lebih menyentuh berbagai wilayah, kali ini pihaknya lebih memilih untuk bertatap muka langsung dengan masyarakat wajib pajak.

“Berdasarkan evaluasi kami, sosialisasi di acara car free day kurang optimal. Sebab, masyaraka hanya lalu lalang dan selintas saja. Tentunya, ini tidak sesuai dengan harapan kami,” kata Ema.

Pihaknya sudah menggelar sosialisasi di enam tempat di Kota Bandung demi menggenjot capaian pajak daerah. Sosialisasi ini dalam upaya meningkatkan kesadaran membayar pajak kepada masyarakat. Selama ini, kata dia, sosialisasi baik langsung maupun melalui media dampaknya sangat baik.

“Sosialisasi ini yang ketujuh. Alhamdulillah, masyarakat kini sudah semakin sadar akan kewajibannya dalam membayar pajak,” ungkapnya.

Ema menjelaskan, dari target pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun ini yang mencapai Rp 578 miliar, sudah terkumpul sebesar Rp 285 miliar. Namun pihaknya masih optimistis bisa mencapainya kekurangannya hingga akhir September ini.

“Kami sangat optimistis karena bulan ini merupakan bulan jatuh tempo. Artinya ada peluang di masyarakat di atas Rp 285 miliar atau mencapai Rp 320 miliar. Karena ada budaya biasanya masyarakat membayar pajak menjelang jatuh tempo. Jadi kami optimistis bisa tercapai,” terangnya.

Ema melanjutkan, untuk realisasi pajak daerah saat ini sudah berada diangka Rp 125,6 triliun atau 52 sekian persen dari target Rp 135 triliun. Ia mengakui masih ada peluang mencapai itu. Bahkan bisa Rp 136 triliun karena kinerja pajak daerah untuk non PBB ini bergerak cukup baik. “Hanya saja jenis pajak reklame yang tidak bagus,” tuturnya.

Ia mengatakan, untuk pajak reklame diakuinya memang cukup sulit lantaran belum kelarnya Peraturan Wali Kota (Perwal) dan kejelasan proses layanannya.”Untuk menarik pajak reklame harus ada proses perizinan dulu, kalau izinnya tidak diproses sulit menarik pajaknya,” ujarnya.

Untuk itu, diharapkan para pengusaha mentaati aturan perizinan yang sudah menjadi ketentuan dari pemerintah.”Bukan tidak boleh usaha, Bandung itu mempersilahkan siapapun untuk usaha di sini, tapi taati aturannya terkait perizinan agar kami bisa menarik pajaknya,”katanya.

Lanjutnya, di bulan ini pendapatan pajak dari reklame baru mencapai Rp 7,6 miliar dari seharusnya Rp 19 miliar. “Kalau untuk satu tahun seharusnya sesuai target bisa mencapai Rp 240 miliar jika melihat jumlah reklame di luar itu kalau jadi uang pajak bisa mencapai ratusan miliar atau minimal lah bisa Rp 100 miliar,” terangnya.

Untuk itu pihaknya terus mendorong pihak-pihak terkait terutama yang berkaitan dengan masalah perizinan agar pajak reklame ini bisa terserap dengan baik. “Kami sudah sampaikan di rapat pimpinan, ke dewan juga termasuk mendorong teman-teman SKPD lain terkait perizinan agar kami bisa menarik pajaknya,” tutupnya. (and)

BAGIKAN

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here