bandungekspres.co.id, JAKARTA – Sejumlah pimpinan industri di bidang pertahanan menyambut baik arahan dari Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang meminta agar industri pertahanan nasional melakukan percepatan penguasaan teknologi pertahanan atau militer. Namun, untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan langkah dan strategi yang tepat.
Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno mengatakan, semua pihak harus dapat saling bekerjasama untuk membangun industri pertahanan nasional yang kuat dan mandiri. Menurutnya hal tersebut harus dilakukan serentak tidak hanya oleh pelaku industri pertahanan itu sendiri, tapi juga Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP), BUMN, dan swasta.
Harry mengatakan, masalah yang dihadapi oleh industri pertahanan nasional untuk mengejar ketertinggalan teknologi di bidang pertahanan dan keamanan dari negara maju cukup serius. ”Yakni penguasaan teknologi itu sendiri,” kata Harry, kemarin (3/11).
Karena itu, dia mengimbau agar pelaku industri pertahanan menerapkan strategi lompat katak atau lompatan jauh ke depan untuk mengejar ketertinggalan tersebut.
”Karena kita tidak cukup memiliki banyak teknologi, kita ketinggalan dan jika kita memulai dari nol maka akan jauh sekali. Maka kita langsung pakai strategi lompat katak,” kata Harry usai melakukan penandatanganan kerja sama bidang pertahanan dengan sejumlah industri pertahanan dalam dan luar negeri di pameran Indo Defence 2016 di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat (Jakpus).
Harry menuturkan, strategi lainnya untuk mengejar ketertinggalan yakni dengan menyerap pengetahuan dari industri pertahanan di negara-negara maju. Atau yang diistilahkan dengan Transfer of Technology (ToT).
Dia menjelaskan, hal tersebut telah dilakukan Indonesia, seperti dalam pembelian kapal Landing Platform Dock (LPD) di Korea Selatan (Korsel) untuk kebutuhan TNI AL yang disertai dengan perjanjian ToT. Teknologi pembuatan kapal yang dibeli beberapa tahun lalu tersebut kini telah dapat diproduksi sendiri oleh industri pertahanan dalam negeri, yakni PT PAL Indonesia. ”Sekarang kita sudah mampu mengekspor varian LPD itu ke Filipina,” ujarnya.
Direktur Utama (Dirut) PT PAL Indonesia Muhammad Firmansyah Arifin mengatakan bahwa kualitas produk pertahanan PT PAL Indonesia, salah satunya seperti kapal LPD tersebut sangat bersaing. Hal tersebut dapat dilihat dari tanggapan positif dari sejumlah negara yang memutuskan untuk memesan kapal tersebut dari Indonesia.
