bandungekspres.co.id, SOREANG – Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Bandung H Jajang Rohana menyarankan sekolah negeri sebaiknya dihuni oleh warga msikin. Pasalnya, pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), banyak warga yang mengaku miskin saat mendaftar di sekolah negeri.
”Kami menilai sekolah negeri itu sebaiknya dihuni oleh mereka yang benar benar miskin. Karena sekolah negeri itu memang sebagian besar sudah dibayai pemerintah. Mulai dari sekolah SD hingga SMA atau SMK negeri digratiskan,” terang Jajang.
Dikatakannya, sekolah gratis bertujuan mewujudkan wajib belajar 12 tahun. Karena itulah bagi yang merasa dirinya kaya sebaiknya masuk sekolah swasta. Karena dengan sekolah di swasta sekolah itu akan maju dan berkembang, karena biaya pendidikan ditanggung oleh para orang tua murid yang kaya.
”Lihat saja banyak siswa sekolah swasa yang menorehkan prestasi. Sekolah swasta ini kebanyakan muridnya kaya raya sehingga kualitas pendidikannya pun benar benar bagus dan berkualitas. Maka wajar muncul pendapat jika sekolah negeri itu berikan saja kepada meraka yang miskin. Agar mereka bisa melanjutkan sekolah sesuai dengan program pemerintah yakni wajib belajar 12 tahun,” tambah politisi PKS ini.
Sementara itu, untuk menyikapi keluhan para orang tua yang NEM-nya kecil dan akhirnya masuk ke sekolah swasta, sebaiknya tidak menjadi kendala. Karena sekolah swasta pun perlu peserta didik. Sehingga gara-gara sekolah negeri yang terus-terusan menampung peserta didik yang seharusnya masuk ke swasta.
”Kasihan juga bagi pengelola sekolah swasta. Makanya kami imbau juga para pejabat yang memiliki keinginan untuk membantu masyarakat agar masuk ke negeri dengan NEM yang tidak sesuai, sebaiknya dipikirkan lagi matang-matang. Mereka yang NEM-nya kecil juga pengen ke negeri, sehingga meraka minta tolong pejabat agar masuk dengan cara-cara yang salah. kasihan dong pengelola sekolah swasta. Untuk itu sebaiknya dipikirkan lagi jika ada orang tua murid yang keukeuh menyekolahkan anaknya ke sekolah negeri dengan NEM yang kecil,” tegasnya.
Sementara itu, LSM Teroris Iyus Rusli mengeluhkan penerimaan siswa didik baru dengan cara suap menyuap. Padahal Kadisdikbud telah menyerukan PPDB itu gratis. ”Namun demikian masih saja ada sekolah yang menerima siswa baru dengan cara bayar dengan alasan yang tidak masuk akal. Untuk iti, sebaiknya pihak sekolah selektif dalam menerima calon siswanya itu,” ujar Iyus. (gun/fik)