JABAR EKSPRES – Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bakal jadi penentu keberlanjutan sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Jabar. Itu sebagai salah satu langkah yang bakal diambil Gubernur Jabar Dedi Mulyadi untuk memperbaiki kinerja BUMD.
Gagasan itu ditegaskan dalam Rapat Paripurna DPRD Jabar, Jumat (21/3). “Nanti BPK akan audit BUMD. Rekomendasinya diperbaiki atau ditutup,” terangnya di hadapan para wakil rakyat itu.
Dalam kesempatan itu, Dedi juga menegaskan kenetralan sikapnya dalam pergantian atau seleksi jajaran direksi BUMD. Ia ingin seleksi jajaran direksi BUMD bisa disampaikan ke publik dan dipilih sebagaimana sistem yang lebih terbuka. “Jadi tidak ada titipan tim sukses. Saya tidak akan mencampuri seleksi pimpinan BUMD,” cetusnya.
Baca Juga:Tancap Gas, DPR RI Siap Bahas RUU Polri?Dukung UMKM Lokal, Polres Banjar Gelar Bazar Ramadan
Arahan lainnya adalah untuk merampingkan jumlah kantor cabang Bank BJB. Ia menyarankan agar kantor yang tidak produktif lebih baik ditutup. “Termasuk menurunkan suku bunga, serta mengurangi biaya operasional,” bebernya.
Sebelumnya, sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jabar tercatat tidak menyetorkan dividen kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar pada tahun buku 2023 atau setoran 2024, termasuk usulan pada periode setoran 2025.