​Wabup Tasikmalaya Ungkap Warga Sakit Menahun Tanpa Berobat, Tunggakan BPJS Desil 1-5 Bakal Ditanggung

Warga sakit
Warga sakit di Tasikmalaya/Foto: Humas
0 Komentar

Salah satu langkah yang diinstruksikan adalah memperkuat koordinasi lintas pemerintahan, mulai dari Dinas Kesehatan, camat hingga kepala desa.

Aparat pemerintah di setiap tingkatan diminta lebih aktif turun ke lapangan untuk mendata warga yang sakit, terutama mereka yang selama ini belum tersentuh pelayanan kesehatan.

Pendataan tersebut harus diikuti dengan penanganan. Dengan demikian, pemerintah tidak hanya mengetahui siapa saja warga yang membutuhkan bantuan, tetapi juga memastikan mereka mendapatkan akses pengobatan.

Baca Juga:UPI Dampingi Guru-Guru di Pangandaran Susun Peta Karir dan Perkuat ProfesionalismeTak Hanya Perusahaan, Puskesmas hingga Klinik di Tasikmalaya Diajak Jadi Mitra Magang Nasional

Dinas Kesehatan juga terus didorong menggencarkan pelayanan pemeriksaan kesehatan gratis agar kondisi kesehatan masyarakat bisa diketahui lebih dini.

Asep menegaskan, bagi warga yang tidak memiliki BPJS tetapi secara medis membutuhkan perawatan, fasilitas kesehatan diminta tetap menerima dan memberikan penanganan kepada pasien sembari membantu proses pengurusan kepesertaan BPJS.

Selama masa tunggu hingga kepesertaan BPJS aktif, pembiayaan pasien akan dibantu pemerintah daerah melalui program Bantuan Pembiayaan Langsung Kesehatan (BPLK).

Skema tersebut diharapkan menjadi solusi agar masyarakat tidak harus menunda pengobatan hanya karena belum memiliki jaminan kesehatan yang aktif.

Langkah lainnya menyasar masyarakat yang sebenarnya sudah terdaftar sebagai peserta BPJS, tetapi tidak mampu melunasi tunggakan iuran.

Khusus untuk sisa tahun 2026, Pemkab Tasikmalaya telah menjalin komunikasi dan kerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).

Baznas menyatakan kesiapan membantu membayar 50 persen tunggakan BPJS masyarakat yang masuk kelompok desil 1 sampai 5.

Baca Juga:Tak Dituntut Selalu Sempurna, Orang Tua Anak Cerebral Palsy Dilatih Kelola Emosi lewat Teknik PAUSEDihadiri Fatma Saifullah Yusuf, Pelatihan Teknik PAUSE Bekali Ketahanan Mental Orang Tua Anak Cerebral Palsy

Asep mengimbau masyarakat yang memenuhi kriteria tersebut agar berkomunikasi dengan Baznas untuk mendapatkan informasi mengenai mekanisme bantuan.

Sementara itu, pemerintah daerah tengah mencari sumber pembiayaan untuk menutup sisa 50 persen tunggakan. Salah satu opsi yang sedang dijajaki adalah dukungan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).

Tidak berhenti sampai di situ, Asep juga memastikan Pemkab Tasikmalaya melalui perangkat daerah teknis telah mengambil keputusan untuk menyelesaikan persoalan tunggakan BPJS masyarakat kelompok desil 1 sampai 5 pada 2027.

Dengan kebijakan tersebut, tunggakan BPJS masyarakat yang masuk kelompok kesejahteraan terbawah itu direncanakan menjadi tanggungan pemerintah daerah.

Langkah ini diharapkan dapat mengurangi hambatan masyarakat miskin dalam mengakses pelayanan kesehatan, sekaligus memperluas perlindungan jaminan kesehatan bagi kelompok yang paling membutuhkan.

0 Komentar