Namun, peningkatan usia harapan hidup tentu tidak cukup hanya mengandalkan program pembangunan fisik fasilitas kesehatan.
Pemerintah juga harus memastikan masyarakat memperoleh akses pengobatan sejak awal ketika mengalami gangguan kesehatan.
Asep mengungkapkan, persoalan yang ditemukan di lapangan ternyata cukup beragam. Bukan semata-mata karena masyarakat tidak mau berobat, tetapi banyak di antara mereka menghadapi kendala administratif maupun ekonomi.
Baca Juga:UPI Dampingi Guru-Guru di Pangandaran Susun Peta Karir dan Perkuat ProfesionalismeTak Hanya Perusahaan, Puskesmas hingga Klinik di Tasikmalaya Diajak Jadi Mitra Magang Nasional
Saat ditanya mengapa tidak memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan, sebagian warga menjawab tidak memiliki BPJS Kesehatan.
Ketika ditelusuri lebih jauh, ternyata ada pula warga yang tidak mempunyai BPJS karena belum memiliki KTP atau dokumen kependudukan yang menjadi persyaratan administrasi.
“Bayangkan, ini Kabupaten Tasikmalaya yang lokasinya tidak jauh dari ibu kota provinsi, tetapi masih ada masyarakat yang tidak punya KTP sehingga kesulitan mengakses jaminan kesehatan. Ini tentu sangat memprihatinkan,” katanya.
Persoalan lainnya, ada warga yang sebenarnya sudah memiliki kartu BPJS, tetapi kepesertaannya terkendala tunggakan iuran.
Bahkan, Asep menemukan kondisi ketika pasien memiliki jaminan kesehatan, tetapi keluarga tetap khawatir membawa pasien untuk menjalani perawatan di rumah sakit.
Kekhawatiran itu muncul karena adanya biaya yang harus ditanggung keluarga selama mendampingi pasien menjalani perawatan.
Artinya, persoalan akses kesehatan tidak berhenti pada kepemilikan kartu jaminan kesehatan.
Baca Juga:Tak Dituntut Selalu Sempurna, Orang Tua Anak Cerebral Palsy Dilatih Kelola Emosi lewat Teknik PAUSEDihadiri Fatma Saifullah Yusuf, Pelatihan Teknik PAUSE Bekali Ketahanan Mental Orang Tua Anak Cerebral Palsy
Kemampuan ekonomi keluarga, kelengkapan administrasi kependudukan, hingga keberanian mengambil keputusan untuk membawa anggota keluarga berobat juga menjadi persoalan yang harus diselesaikan.
Gambaran tersebut sejalan dengan tantangan cakupan jaminan kesehatan di daerah.
Dokumen kajian akademik yang dipublikasikan melalui JDIH DPRD Kabupaten Tasikmalaya mencatat, berdasarkan data Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Tasikmalaya pada 2025 baru mencapai 81,55 persen.
Angka itu masih di bawah target cakupan 98 persen yang menjadi acuan dalam kajian tersebut.
Data ini memperlihatkan masih adanya pekerjaan besar untuk memastikan seluruh masyarakat terlindungi jaminan kesehatan.
Menyikapi berbagai persoalan tersebut, Asep memastikan Pemkab Tasikmalaya tengah menyiapkan pembenahan pelayanan kesehatan secara menyeluruh.
Pemerintah tidak ingin masyarakat yang sedang sakit justru semakin kesulitan mendapatkan pertolongan hanya karena terkendala administrasi atau kepesertaan BPJS.
