Jarwo kemudian membandingkan dengan alokasi anggaran pelatihan pendidikan di Bogor yang disebut mencapai Rp1 miliar. Menurutnya, Kota Cimahi dapat memulai dengan anggaran yang lebih realistis sesuai kemampuan daerah.
“Di Bogor contohnya Rp1 miliar, mungkin di sini cukup Rp100 juta dulu. Rp1 juta untuk empat kali pelatihan, setahun bisa berjalan. Saat ini kita butuh dana Rp25 juta untuk satu kegiatan,” ujarnya.
“Jadi kalau ada Rp100 juta, dalam setahun bisa empat kali pelatihan. Begitu manfaatnya. Semoga media bisa memfasilitasi hal ini,” sambungnya.
Baca Juga:Unpad Buka Akses Beasiswa Penuh dan Peluang Karier di Taiwan, Mahasiswa Bisa Magang di Industri InternasionalPGN Perkuat Infrastruktur dan Ekspansi Pasar Gas Bumi melalui Enam Inisiatif Strategis
Menurutnya, perhatian pemerintah terhadap pendidikan swasta tidak semestinya hanya diwujudkan melalui bantuan sekolah gratis maupun program bantuan lainnya. Peningkatan kapasitas guru dan kepala sekolah justru menjadi bagian penting yang perlu mendapatkan perhatian berkelanjutan.
“Bagi kami, bentuk perhatian itu tidak hanya SPP gratis atau bantuan lainnya, tetapi pemberdayaan guru swasta itu sangat penting, terutama manajerial kepala sekolah dan guru-guru swasta,” kata Jarwo.
Jarwo berharap ke depan BMPS dapat semakin dilibatkan dalam berbagai program pemerintah daerah, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan.
Dengan adanya dukungan dan kolaborasi tersebut, sekolah swasta di Kota Cimahi diharapkan memiliki kesempatan yang lebih luas untuk meningkatkan kualitas pengelolaan lembaga maupun kompetensi tenaga pendidiknya. (Mong)
