Ekonomi Global Tak Menentu, Disnaker Cimahi Berupaya Cegah Gelombang PHK

Petugas Satpol PP Kota Cimahi saat Melaksanakan Penertiban pada Sejumlah Pedagang Kaki Lima di Area Rumah Saki
Petugas Satpol PP Kota Cimahi saat Melaksanakan Penertiban pada Sejumlah Pedagang Kaki Lima di Area Rumah Sakit Mitra Kasih Cimahi (Doc. Satpol PP Kota Cimahi)
0 Komentar

JABAR EKSPRES – Ketidakpastian kondisi ekonomi global mulai menjadi perhatian Pemerintah Kota Cimahi, khususnya dalam menjaga keberlangsungan perusahaan dan mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK).

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Cimahi, Asep Jayadi, mengatakan kondisi ekonomi yang belum menentu turut memberikan tekanan terhadap dunia usaha. Bahkan, sejumlah perusahaan di Cimahi saat ini menghadapi persoalan hingga mengalami kepailitan.

Di tengah situasi tersebut, Pemkot Cimahi berupaya menjaga agar perusahaan-perusahaan yang masih beroperasi tetap mampu menjalankan kegiatan produksinya.

Baca Juga:Farhan: Keselamatan Warga Jadi Prioritas Penanganan Banjir Sungai CikalintuPeringkat Kedua Risiko Bencana Tertinggi di Jabar, Wabup Tasikmalaya Dorong Penguatan Mitigasi

“Artinya kondisinya kurang menguntungkan saat ini. Namun di sisi lain kami bertahan untuk mempertahankan untuk pengusaha-pengusaha yang ada di Cimahi ini supaya tetap bisa bertahan melaksanakan produksinya,” kata Asep, Rabu (18/11/26).

Menurutnya, keberlangsungan perusahaan menjadi salah satu perhatian penting pemerintah. Sebab, kondisi usaha yang semakin tertekan dikhawatirkan berdampak terhadap tenaga kerja, termasuk kemungkinan terjadinya PHK.

“Untuk itu dengan acara seperti ini, kita tetap menjaga konsolidasi dan kondusifitas daripada suatu wilayah di Kota Cimahi,” ujarnya.

Upaya menjaga hubungan industrial tersebut juga dilakukan menjelang pembahasan Upah Minimum Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kota (UMSK).

Pemkot Cimahi menilai perlu adanya keselarasan antara serikat pekerja dengan pihak pengusaha atau Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) sebelum mengusulkan besaran upah ke tingkat provinsi.

“Tentunya kami dari pemerintah tetap menjaga kondusifitas suatu wilayah. Semua pihak mudah-mudahan ini terakomodir, ada rasa minimal puas kedua belah pihak,” kata Asep.

Asep menyebut hubungan antara pemerintah dengan serikat pekerja di Cimahi selama ini semakin dekat.

Baca Juga:Peringkat Kedua Risiko Bencana Tertinggi di Jabar, Wabup Tasikmalaya Dorong Penguatan MitigasiKasus Viral RSUD KHZ Musthafa Jadi Sorotan, Gerindra Desak Audit Total dan Evaluasi Pelayanan

Menurutnya, komunikasi dengan kalangan pengusaha melalui Apindo juga diharapkan terus terjaga, terutama di tengah kondisi ekonomi nasional maupun global yang berdampak terhadap keberlangsungan sejumlah perusahaan.

“Dengan Apindo juga alhamdulillah, mudah-mudahan ini tetap kita terjaga. Adapun juga perusahaan beberapa yang karena pailit memang situasi ekonomi secara nasional atau global ini yang mengakibatkan situasi kondisi seperti ini,” tuturnya.

Di sisi lain, Asep memahami bahwa pekerja menginginkan upah setinggi-tingginya, sementara pengusaha juga memiliki pertimbangan agar biaya yang dikeluarkan perusahaan tetap dapat dijaga.

0 Komentar