Ia menilai, keberadaan pompa air tidak boleh dijadikan indikator keberhasilan penanganan banjir. Sebab, masyarakat membutuhkan hasil nyata berupa berkurangnya durasi dan ketinggian genangan, bukan sekadar bertambahnya jumlah peralatan penanggulangan banjir.
“Kalau sudah ada 29 pompa, tetapi kawasan yang sama masih terus tergenang, tentu harus ada evaluasi. Apakah pompanya kurang kapasitas, penempatannya tidak tepat, atau justru saluran pembuangannya yang bermasalah. Ini harus dibuka secara transparan kepada masyarakat,” katanya.
Achmad juga meminta Pemkot Bandung menjelaskan secara terbuka rincian kebutuhan anggaran Rp1,2 triliun tersebut. Mulai dari pembagian anggaran untuk setiap sistem aliran, tahapan pembangunan, sumber pembiayaan, hingga target penyelesaian masing-masing proyek.
Baca Juga:Farhan: Keselamatan Warga Jadi Prioritas Penanganan Banjir Sungai CikalintuPeringkat Kedua Risiko Bencana Tertinggi di Jabar, Wabup Tasikmalaya Dorong Penguatan Mitigasi
Baginya, keterlibatan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Bandung dalam proyek sodetan Citarip menjadi langkah positif. Namun, koordinasi lintas daerah harus diterjemahkan dalam pembagian kewenangan, tanggung jawab pembiayaan, serta pemeliharaan infrastruktur setelah proyek selesai.
“Jangan sampai ketika pembangunan dilakukan semua pihak terlibat, tetapi ketika muncul persoalan di kemudian hari justru saling melempar tanggung jawab. Harus jelas siapa mengerjakan apa, siapa membiayai, dan siapa yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaannya,” ungkapnya.
Lebih jauh, Achmad mengingatkan agar Pemkot Bandung tidak hanya menjadikan proyek penanganan banjir sebagai program pembangunan jangka pendek. Pemerintah perlu memiliki peta jalan pengendalian banjir yang terukur, disertai indikator keberhasilan yang bisa dievaluasi publik.
Dengan kebutuhan anggaran mencapai Rp1,2 triliun, masyarakat berhak mendapatkan kepastian bahwa dana tersebut menghasilkan perubahan nyata. Terlebih, kawasan seperti Citarip, sekitar RSUD Bandung Kiwari, Kopo, Miko Mall, hingga Cibaduyut sudah lama menjadi titik yang membutuhkan penanganan serius.
“Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pemerintah bukan berapa besar anggaran yang disiapkan atau berapa banyak proyek yang dibangun. Ukurannya adalah apakah masyarakat masih harus menghadapi banjir di lokasi yang sama setiap kali hujan deras turun,” pungkasnya. (dam)
