JABAR EKSPRES — Perubahan cara kerja algoritma media sosial menghadirkan tantangan baru dalam pencegahan ekstremisme, terutama di kalangan anak dan generasi muda. Ancaman itu menjadi sorotan dalam Diskusi Publik “Mewaspadai Ancaman Algoritma Ekstremisme di Ruang Digital” yang digelar di kampus Universitas Indo Global Mandiri (IGM) Palembang, Senin (16/11/2026). Kegiatan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komdigi ini menekankan pentingnya literasi digital, ruang berpikir kritis di kampus, serta kerja sama keluarga, lembaga pendidikan, platform digital, dan aparat dalam mencegah radikalisasi.
Para narasumber mengungkapkan, ruang digital kini menjadi titik masuk baru bagi penyebaran ekstremisme. Jika dahulu penyebarannya banyak dilakukan melalui pertemuan tatap muka atau jaringan tertutup, sekarang narasi ekstremisme hadir melalui konten media sosial dengan format, bahasa, bahkan estetika yang akrab dengan Gen Z.
Gambaran kerentanan itu antara lain terlihat dari data BNPT yang dipaparkan dalam diskusi: lebih dari 250 anak di bawah umur telah mendapat mitigasi dan rehabilitasi pada periode akhir 2024–2025. Sementara itu, riset SETARA Institute pada 2023 mencatat 24,2 persen siswa SMA dalam kategori intoleran pasif dan 5 persen intoleran aktif.
Baca Juga:BRI dan Kodim 0622 Sukabumi Bersinergi Hadirkan Gedung Posyandu Layak Melalui Program TMMD Ke-130Telkom Gandeng Tiga Perguruan Tinggi di KSTI 2026, Perkuat Riset Teknologi Frontier AI hingga 6G
Seruan untuk memperkuat daya kritis mahasiswa dan kelompok pelajar dalam menyikapi konten ekstremisme disampaikan oleh Rektor Universitas Indo Global Mandiri (IGM), Marzuki Alie. Ia menilai literasi digital tidak boleh dipandang sebagai kebutuhan masyarakat umum semata, melainkan juga penting bagi pejabat negara. Dalam lingkungan pendidikan tinggi, menurutnya, kemampuan kritis mahasiswa perlu ditopang oleh iklim kampus yang terbuka terhadap perbedaan pandangan.
“Literasi digital penting bukan hanya bagi masyarakat umum, tetapi juga bagi para pejabat negara. Khusus mahasiswa, mereka harus memiliki jiwa kritis. Demokrasi di kampus harus dibuka agar ada ruang bagi mahasiswa untuk berpikir kritis dan menyampaikan pendapat,” kata Marzuki.
Melengkapi pandangan tersebut, Kabid Pengkajian dan Penelitian FKPT Sumsel, Isabella, menekankan bahwa literasi digital tidak cukup diukur dari kemahiran menggunakan gawai. Pengguna juga perlu memahami bagaimana informasi dipilihkan oleh platform, menilai sumbernya, dan mengenali konten yang mengandung provokasi atau pembenaran kekerasan.
