JABAR EKSPRES – Menjelang penetapan Upah Minimum Kota (UMK) 2027, sejumlah serikat buruh di Kota Cimahi mulai memperkuat konsolidasi. Langkah tersebut dinilai penting untuk membangun komunikasi antarlembaga pekerja sekaligus menjaga kondusivitas hubungan industrial.
Konsolidasi yang melibatkan SPN, SBSI 92, SPSI, GOBSI, FPPB, dan FSPMI itu berlangsung di Kantor Kecamatan Cimahi Selatan, Selasa (17/11/2026).
Kegiatan tersebut turut mendapat dukungan langsung dari Wali Kota Cimahi, Ngatiyana.
Baca Juga:Peringkat Kedua Risiko Bencana Tertinggi di Jabar, Wabup Tasikmalaya Dorong Penguatan MitigasiPeringkat Kedua Risiko Bencana Tertinggi di Jabar, Wabup Tasikmalaya Dorong Penguatan Mitigasi
Ngatiyana menilai, kebersamaan dan komunikasi ant serikat buruh menjadi salah satu modal penting dalam mewujudkan Kota Cimahi yang aman, sejahtera, dan semakin maju.
Menurutnya, konsolidasi bukan sekadar pertemuan antarorganisasi pekerja, melainkan juga menjadi ruang untuk mempererat silaturahmi serta membangun ikatan kekeluargaan di antara para buruh.
“Konsolidasi ini bertujuan mempererat silaturahmi antara serikat buruh dan serikat pekerja agar terjalin kekeluargaan yang kuat di antara kita. Harapannya, kondisi Kota Cimahi tetap aman, sejahtera, dan semakin maju,” ujar Ngatiyana, Selasa (17/11/2026).
Ia menegaskan, Pemerintah Kota Cimahi terbuka dan mendukung berbagai program yang direncanakan serikat buruh maupun serikat pekerja. Dukungan tersebut, kata dia, menjadi bagian dari upaya membangun hubungan yang harmonis antara pemerintah, pekerja, dan kalangan industri.
“Pemerintah Kota Cimahi selalu mensuport kepada rekan-rekan kita dari aliansi pekerja atau serikat buruh ini agar semakin maju, semakin bahagia, dan semakin sejahtera. Kita komunikasi antara tiga pihak, pemerintah, serikat buruh, dan industri ataupun apindo dan sebagainya. Itulah yang kita buat agar Cimahi kondusif,” kata Ngatiyana.
Lebih lanjut, Ngatiyana menyebut konsolidasi menjadi semakin penting menjelang akhir tahun. Pasalnya, serikat buruh juga memiliki agenda dan sejumlah hal yang perlu dibahas berkaitan dengan penetapan UMK tahun 2027.
Menurutnya, komunikasi antarpihak perlu terus dibangun agar proses pembahasan upah minimum dapat berjalan melalui koordinasi dan kesepahaman bersama.
Baca Juga:Kasus Viral RSUD KHZ Musthafa Jadi Sorotan, Gerindra Desak Audit Total dan Evaluasi PelayananKasus Viral RSUD KHZ Musthafa Jadi Sorotan, Gerindra Desak Audit Total dan Evaluasi Pelayanan
“Itulah perlu konsolidasi pembicaraan untuk kita semuanya. Nah, ini salah satunya dilakukan saat ini,” tutupnya. (Mong)
