JABAR EKSPRES – Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Cimahi, Asep Jayadi, menyoroti pentingnya menjaga keselarasan antara serikat buruh dan kalangan pengusaha menjelang pembahasan Upah Minimum Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kota (UMSK).
Menurutnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi perlu memastikan adanya kesepahaman antara kedua belah pihak sebelum mengusulkan besaran upah ke tingkat provinsi. Hal tersebut dinilai penting agar proses pembahasan berjalan kondusif dan mampu mengakomodasi kepentingan pekerja maupun pengusaha.
“Tentunya kami dari pemerintah tetap menjaga kondusifitas suatu wilayah. Semua pihak mudah-mudahan ini terakomodir, ada rasa minimal puas kedua belah pihak,” kata Asep di Aula Kecamatan Cimahi Selatan usai konsolidasi bersama buruh, Selasa (17/11/26).
Baca Juga:Peringkat Kedua Risiko Bencana Tertinggi di Jabar, Wabup Tasikmalaya Dorong Penguatan MitigasiPeringkat Kedua Risiko Bencana Tertinggi di Jabar, Wabup Tasikmalaya Dorong Penguatan Mitigasi
Dia berharap, kondisi tersebut dapat membantu menjaga keberlangsungan investasi dan aktivitas perusahaan di Kota Cimahi. Terlebih, situasi ekonomi global yang belum menentu turut memberikan tekanan terhadap dunia usaha.
“Artinya kondisinya kurang menguntungkan saat ini. Namun di sisi lain kami bertahan untuk mempertahankan untuk pengusaha-pengusaha yang ada di Cimahi ini supaya tetap bisa bertahan melaksanakan produksinya,” bebernya.
Asep juga menekankan pentingnya menjaga keberlangsungan perusahaan agar tidak berdampak pada meningkatnya angka pemutusan hubungan kerja (PHK). Pasalnya, sejumlah perusahaan di Cimahi saat ini menghadapi persoalan hingga mengalami kepailitan akibat tekanan kondisi ekonomi.
“Untuk itu dengan acara seperti ini, kita tetap menjaga konsolidasi dan kondusifitas daripada suatu wilayah di Kota Cimahi,” ujarnya.
Dalam konsolidasi tersebut, Disnaker Kota Cimahi melibatkan enam serikat buruh, yakni SPN, SBSI 92, SPSI, GOBSI, FPPB, dan FSPMI.
Asep menyebut, hubungan antara pemerintah dan serikat pekerja di Cimahi sejauh ini terjalin semakin dekat. Begitu pula komunikasi dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) yang diharapkan terus terjaga demi menciptakan hubungan industrial yang harmonis.
“Di Cimahi ini semuanya mengalami kebersatuan dengan pihak pemerintah lebih dekat juga.
Baca Juga:Kasus Viral RSUD KHZ Musthafa Jadi Sorotan, Gerindra Desak Audit Total dan Evaluasi PelayananKasus Viral RSUD KHZ Musthafa Jadi Sorotan, Gerindra Desak Audit Total dan Evaluasi Pelayanan
“Dengan Apindo juga alhamdulillah, mudah-mudahan ini tetap kita terjaga. Adapun juga perusahaan beberapa yang karena pailit memang situasi ekonomi secara nasional atau global ini yang mengakibatkan situasi kondisi seperti ini,” tuturnya.
