JABAR EKSPRES – Pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jabar mendapat sejumlah sorotan. Mulai dari keterbatasan sarana, ricuh, hingga aksi WO karena dugaan tak sportivitas.
Beberapa sorotan itu seperti podium juara pada Cabang Olahraga (Cabor) BMX Trials yang hanya menggunakan kayu palet. Lalu Kericuhan pada final Kick Boxing, hingga aksi WO tim voli Kabupaten Sukabumi.
Berkaitan dengan itu, Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat Maulana Yusuf Erwinsyah turut bersuara. Menurutnya salah satu penyebab berbagai polemik itu adalah berkaitan dengan kucuran anggaran.
Baca Juga:Usia Harapan Hidup Jadi yang Terendah di Jabar, Wabup Tasikmalaya Soroti Gaya HidupPerluas Peluang UMKM, Indonesia Bidik Pasar Digital ASEAN
Politikus PKB itu menjelaskan, hal yang mengandung kompetisi atau perlombaan ketika anggaran tidak bersumber dari sesuatu yang satu akan mengundang atau menggoda sistem kapitalis. “siapa yang bisa memberikan uang lebih, maka akan punya peluang lebih juga untuk mendapatkan kemenangan, ” Katanya, Senin (16/11).
Hal itu nampaknya berlaku juga pada pelaksanaan Porprov Jabar kali ini. Pada prakteknya, Provinsi Jawa Barat memberikan anggaran hanya Rp 20 miliar kepada KONI Jawa Barat. Anggaran yang dimaksud adalah hibah pada tahun anggaran 2026 ini.
“Tentu alokasi itu bukan hanya untuk pelaksanaan Porprov saja, tapi untuk kebutuhan organisasi Koni di dalamnya, ” bebernya.
Di sisi lain, Kota Bekasi sebagai tuan rumah justru mengeluarkan alokasi anggaran yang lebih besar. Minimnya alokasi anggaran itu tentu akan berdampak pada ke tidak idealan berbagai aspek pelaksanaan.
Misalnya dari keterbatasan sarana, hingga soal juri atau wasit yang mendapat honor minimalis dan cenderung mengandalkan wasit lokal. Kondisi semacam itu rentan sistem kapitalis bermain.
Lalu ketika ada masalah dalam pertandingan misal ada yang menduga ada kecurangan, pihak tersebut perlu mengajukan banding ke tingkat provinsi. Dan itu juga membutuhkan administrasi dan modal yang tidak sedikit.
“Pilihannya ketika tidak ada modal maka ya membuat berbagai keributan atau kericuhan, ” jelasnya.
Baca Juga:Kawasan Industri Jadi Penggerak Pertumbuhan Ekonomi, Serap 2,36 Juta Tenaga KerjaKejar Target, Bupati Cecep Minta Pembangunan Jembatan SOR Mangunreja Dikerjakan 24 Jam Nonstop
Sehingga menurut Maulana, berbagai kericuhan dan sorotan dalam rangkaian Porprov kali ini salah satu pemicunya adalah keterbatasan anggaran. “Alokasi anggaran Porprov kali ini jauh jika dibandingkan tahun – tahun sebelumnya, ” katanya.
Bagi Maulana, Porprov sebenarnya termasuk program yang penting untuk mendapatkan perhatian Pemerintah Daerah. Karena ini juga berkaitan dengan pembangunan manusia. Yaitu memacu manusia unggul lewat kompetisi. (son)
