JABAR EKSPRES – Indonesia bidik Pasar digital ASEAN untuk meningkatkan peluang usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui implementasi ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA).
Kesepakatan ekonomi digital yang telah ditandatangani seluruh negara anggota ASEAN diharapkan membuka peluang bagi pelaku usaha Indonesia untuk menjangkau konsumen di Kawasan yang memiliki populasi sekitar 693 juta jiwa.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, DEFA menjadi salah satu instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi digital Indonesia.
Baca Juga:Kawasan Industri Jadi Penggerak Pertumbuhan Ekonomi, Serap 2,36 Juta Tenaga KerjaKejar Target, Bupati Cecep Minta Pembangunan Jembatan SOR Mangunreja Dikerjakan 24 Jam Nonstop
Dengan populasi ASEAN yang mencapai sekitar 693 juta jiwa, kawasan ini dinilai memiliki potensi pasar yang besar bagi produk dan layanan digital nasional.
“ASEAN DEFA diharapkan menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru (new engine of growth) bagi Indonesia,”
Peluang tersebut semakin relevan mengingat prospek ekonomi digital Indonesia yang terus berkembang. Berdasarkan laporan e-Conomy SEA 2026, nilai Gross Merchandise Value (GMV) ekonomi digital Indonesia diproyeksikan mencapai 446 miliar dolar AS pada 2035.
Melalui DEFA, pemerintah berharap pelaku UMKM dapat memanfaatkan integrasi pasar digital ASEAN untuk meningkatkan transaksi lintas negara dan memperluas basis konsumen.
Kesepakatan ini juga mencakup upaya menyederhanakan proses perdagangan melalui digitalisasi dokumen, prosedur kepabeanan, serta penguatan konektivitas ASEAN Single Window.
Harmonisasi sistem perdagangan elektronik, termasuk pengakuan dokumen dan tanda tangan elektronik, menjadi salah satu langkah untuk menekan biaya transaksi dan mempercepat aktivitas ekspor-impor. Dengan demikian, pelaku UMKM diharapkan memiliki akses yang lebih mudah untuk masuk ke rantai pasok regional.
Selain perdagangan, integrasi pembayaran digital juga menjadi bagian penting dalam implementasi DEFA. Pemerintah mendorong peningkatan interoperabilitas sistem pembayaran antarnegara ASEAN, termasuk melalui perluasan penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).
Baca Juga:Serang Warga dengan Pisau dan Sabit, Dua Pemuda Geng Motor di Tasikmalaya DitahanIndonesia-Jepang Perkuat Perdagangan Kolaborasi Karbon Hutan, Bidik Pemulihan 12 Juta Hektare Lahan Terdegrada
Airlangga menilai konektivitas pembayaran digital dapat memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam melayani konsumen lintas negara.
“Peningkatan interoperabilitas sistem pembayaran diharapkan dapat memperluas akses pasar, meningkatkan efisiensi transaksi, serta memperkuat partisipasi UMKM dalam ekonomi digital kawasan,” ujar Menko Airlangga.
Di samping memperluas akses pasar, pemerintah juga menyiapkan penguatan kapasitas sumber daya manusia agar Indonesia mampu bersaing dalam ekosistem ekonomi digital regional. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan keterampilan atau upskilling dan reskilling serta kerja sama pengembangan talenta digital dengan negara-negara ASEAN.
