Hadapi Evaluasi Kemen PPPA, Pemkot Cimahi Klaim Pengarusutamaan Gender Sudah Menyeluruh

Hadapi Evaluasi Kemen PPPA, Pemkot Cimahi Klaim Pengarusutamaan Gender Sudah Menyeluruh
Suasana verifikasi lapangan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kota Cimahi oleh Kemen PPPA RI. Para peserta menyimak paparan materi Integrasi PUG dan 7 Prasyarat PUG. (Humas Pemkot Cimahi)
0 Komentar

JABAR EKSPRES – Pemkot Cimahi menyatakan kesiapannya menghadapi verifikasi lapangan dan evaluasi Pengarusutamaan Gender (PUG) oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) RI.

Kesiapan tersebut ditunjukkan melalui sejumlah langkah yang telah dilakukan, mulai dari pembentukan focal point di seluruh perangkat daerah, penyusunan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS), hingga peningkatan alokasi anggaran responsif gender.

Selain itu, Pemkot Cimahi juga terus memperkuat pengelolaan data terpilah melalui SIMPONI PPA dan Satu Data Kota Cimahi. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kebijakan pembangunan dapat disusun berdasarkan data yang akurat dan memperhatikan kebutuhan perempuan serta anak.

Baca Juga:Lewat Program Polisi Peduli Pendidikan, Kapolres Cimahi dan Bupati Bandung Barat Sambangi SMAN 1 LembangGebrakan Pemkot Cimahi di Sektor Kesehatan, Klinik Sore Bakal Diperluas

Wali Kota Cimahi Ngatiyana mengatakan, verifikasi lapangan dan evaluasi PUG menjadi momentum penting untuk mengukur sejauh mana komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan kesetaraan gender telah dijalankan.

Menurutnya, Pemkot Cimahi telah memiliki Peraturan Wali Kota dan Tim Penggerak PUG. Dukungan kelembagaan juga diperkuat dengan keberadaan focal point di seluruh perangkat daerah atau mencapai 100 persen, serta kelompok kerja yang aktif.

“Seluruh SKPD telah menyusun Gender Analysis Pathway dan Gender Budget Statement, tahun ini anggaran responsif gender Kota Cimahi terus meningkat. Kami terus memperkuat data terpilah melalui SIMPONI PPA dan Satu Data Kota Cimahi sebagai dasar kebijakan yang akurat,” katanya baru-baru ini.

Ngatiyana menegaskan, capaian dalam pelaksanaan PUG bukan semata-mata untuk mengejar penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE).

Lebih dari itu, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan perempuan dan anak mendapatkan kesejahteraan serta kesempatan yang setara dalam berbagai aspek kehidupan.

“Bagi kami anugerah Parahita Ekapraya bukanlah tujuan akhir, tujuan akhir kita yang sesungguhnya adalah kesejahteraan perempuan dan anak di Kota Cimahi,” bebernya.

Ia juga mengingatkan agar proses verifikasi lapangan tidak hanya dipandang sebagai pemenuhan kewajiban administratif. Sebaliknya, tahapan tersebut harus menjadi kesempatan bagi seluruh perangkat daerah untuk memperkuat koordinasi dan komitmen dalam menjalankan program pembangunan yang responsif gender.

Baca Juga:Lewat Film "Mimpi di Sudut Kota Cimahi", Disarpusda Tanamkan Semangat Literasi Generasi MudaKejar Pembangunan Infrastruktur, Pemkot Cimahi Godok Rencana Utang Rp 60 M

Ngatiyana berharap, seluruh jajaran Pemkot Cimahi dapat menjadikan proses evaluasi tersebut sebagai dorongan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan menciptakan lingkungan yang aman serta memberikan ruang setara bagi seluruh masyarakat.

0 Komentar