JABAR EKSPRES – Kejaksaan Negeri (Kejari) Ciamis tengah melakukan penyelidikan mendalam terhadap praktik mafia obat yang menyalahgunakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Kasus ini mencuat setelah penyelidik menemukan adanya modus operandi yang melibatkan penyalahgunaan nama instansi pemerintah untuk mendapatkan obat dengan harga murah dari perusahaan besar farmasi.
Kasi Pidsus Kejari Ciamis, M. Herris Priyadi, SH., MH, mengungkapkan bahwa praktik curang ini bermula dari adanya perbedaan harga obat. Obat jenis JKN umumnya memiliki harga yang lebih murah jika dipesan atas nama pemerintah. Sementara itu, obat dengan harga normal dijual untuk umum. Oknum yang tidak bertanggung jawab kemudian memanfaatkan celah ini dengan menyalahgunakan kewenangan.
Mereka memesan obat-obatan program JKN menggunakan nama instansi pemerintah, namun obat tersebut tidak digunakan untuk kepentingan publik. Sebaliknya, obat-obatan itu diduga kuat digunakan untuk kepentingan pribadi atau dijual kembali untuk mengambil keuntungan.
Baca Juga:PGN dan Unilever Berkolaborasi Mendorong Ekosistem Biomethane Indonesia di COP31 UNFCCCTempayan Indonesian Bistro Hadirkan Menu Sarapan Nusantara, Harga Mulai Rp27 Ribu
“Penanganan kasus ini masih dalam tahapan penyelidikan. Kami akan terus mengungkap jaringan mafia obat-obat JKN ini,” kata Herris kepada Jabar Ekspres, Kamis (12/11/2026).
Herris menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk menuntaskan kasus di Ciamis secara profesional. Selain kasus mafia obat JKN, Kejari Ciamis juga tengah menangani empat perkara lain yang masih dalam proses penyidikan. Perkara tersebut meliputi kasus PT LKM yang masih dalam tahap pemeriksaan saksi, kasus pupuk yang menunggu perhitungan kerugian negara dari BPKP, kasus di Bank Plat Merah PT CPS, serta kasus Stu Lengkong Panjalu yang juga masih menunggu perhitungan kerugian negara oleh BPKP.
“Terkait empat kasus yang sedang kami tangani, kami berkomitmen untuk penyidikan yang profesional,” pungkasnya. (CEP)