Penimbunan bahu jalan dengan tanah biasa berpotensi menurunkan daya tahan struktur jalan dan memicu kerusakan dini saat dilintasi kendaraan berat.
Selain itu, pemeriksaan mendalam atas lantai kerja U-Ditch dan spesifikasi ketebalan cor rigid pavement menjadi hal yang mutlak.
Pelaksanaan proyek senilai puluhan miliar rupiah tersebut membutuhkan verifikasi teknis secara independen untuk mengukur tingkat kepatuhan kontraktor terhadap dokumen kontrak.
Baca Juga:Pelantikan DPD Buana Indonesia Jawa Barat Pastikan Tancap Gas Kawal Kepentingan RakyatKalkulasi Teknokrasi DPUTR Hadapi Kerentanan Geologis KBB
“Penjelasan dari instansi terkait penting untuk menjawab pertanyaan mengenai kualitas pekerjaan dan penggunaan anggaran proyek tersebut,” ujar Hendris.
Herdis menegaskan, untuk melakukan pengawasan lebih lanjut pihaknya akan terus memantau pelaksanaan proyek tersebut. Bahkan akan melakukan pengecekan langsung ke titik-titik proyek lainnya.
UPTD Wilayah V Tasikmalaya dan DBMPR Jawa Barat Pilih Bungkam
Hingga berita ini diturunkan, surat konfirmasi dan upaya klarifikasi langsung yang diajukan kepada UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah V Tasikmalaya maupun DBMPR Jawa Barat sama sekali tidak direspon.
Proses verifikasi dan pemeriksaan fisik menyeluruh oleh instansi berwenang menjadi mendesak guna mengusut tuntas indikasi kecurangan teknis di lapangan.
Hak jawab tetap disediakan bagi UPTD Wilayah V Tasikmalaya, DBMPR Jabar, serta pihak kontraktor pelaksana.
“Pemeriksaan teknis di lapangan juga dapat menjadi dasar untuk menilai ada atau tidaknya penyimpangan dalam pelaksanaan proyek,” pungkas Hendris. (yan).