Padahal, Pemerintah Kota Cimahi telah memiliki hasil pendataan kebudayaan yang mencakup 10 Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK). Menurutnya, data tersebut seharusnya menjadi landasan dalam menyusun kebijakan dan menentukan potensi budaya yang perlu mendapatkan perhatian serta promosi lebih luas.
“Kita harus melihat langsung ke lapangan atau membaca perkembangan kebudayaan secara holistik. Pendataan sudah dilakukan dan hasilnya ada di tangan dinas terkait. Di sana tertuang 10 Objek Pemajuan Kebudayaan. Pilih mana yang harus lebih dahulu diekspos secara masif. Jangan ujug-ujug karya baru dilegitimasi sebagai identitas budaya,” ujarnya.
Ia berpandangan, kehadiran karya seni baru justru perlu mendapat dukungan karena menjadi bagian dari perkembangan dan dinamika kebudayaan. Hanya saja, penciptaan karya seni dan penetapan identitas budaya merupakan dua hal berbeda.
Baca Juga:4.060 Lowongan Kerja Dibuka di Polres Tasikmalaya, Pengangguran Jadi Perhatian SeriusDiduga Ada Potongan Rp6 Juta per Titik, Dana PISEW Jabar Diminta Diaudit
Karya baru memang dapat memperkaya khazanah kesenian daerah. Namun, untuk memperoleh pengakuan sebagai identitas budaya bersama, dibutuhkan proses yang berkelanjutan, keterbukaan, serta keterlibatan masyarakat agar rasa memiliki tumbuh secara alami.
Lebih lanjut, Hermana mengingatkan agar pembangunan kebudayaan di Kota Cimahi tidak berjalan berdasarkan selera sesaat, kepentingan seremonial, maupun pertimbangan yang hanya mengejar kemeriahan suatu kegiatan.
“Jangan kumaha irung, asal bapak senang, atau sekadar asal ramai. Pembangunan kebudayaan harus mengacu pada UUD, Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, Perda, PPKD, Permendagri, Perwal, serta regulasi dan rencana pembangunan yang jelas. Harus ada arah dan tahapan, sehingga apa yang dicita-citakan dalam RPJMD dan RPJPD bisa terwujud,” tandasnya.
Ia juga meminta DPRD bersama Pemerintah Kota Cimahi melihat potensi kebudayaan secara menyeluruh. Seluruh kekayaan budaya yang telah terdata perlu memperoleh kesempatan pengembangan secara proporsional, bukan justru terpinggirkan karena perhatian pemerintah lebih terpusat pada satu bentuk kesenian tertentu.
Selain itu, setiap program kebudayaan harus memiliki kesinambungan. Kegiatan yang telah dilaksanakan jangan sampai hanya menjadi agenda tahunan atau sebatas rangkaian seremoni pemerintahan tanpa memberikan dampak nyata terhadap pelestarian, pengembangan, dan regenerasi pelaku budaya.
“Setiap kegiatan budaya jangan hanya menjadi bagian dari seremonial. Harus ada tindak lanjut, dokumentasi, pengembangan, dan keberlanjutan. Jangan sampai apa yang sudah dilakukan menjadi sia-sia, lalu menghilang begitu saja,” pungkasnya. (Mong)