Dari napak tilas tersebut, Rieke merumuskan tujuh prinsip pembangunan konstitusional:
- Pertahanan dan keamanan semesta.
- Desentralisasi dalam koridor NKRI.
- Demokrasi ekonomi Pancasila.
- Politik luar negeri bebas aktif.
- Kebijakan berbasis data (data-driven policy).
- Pembangunan desa dan demokrasi warga.
- Industrialisasi berbasis pengetahuan, sumber daya alam, dan kebudayaan nasional.
Rieke juga mengingatkan roh Konferensi Asia Afrika (KAA) 1955 untuk melawan kolonialisme dan membangun kerja sama internasional. Gedung Merdeka diharapkan kembali menjadi pusat konsolidasi gagasan perdamaian dunia.
Dari sudut pandang kearsipan, Sekretaris Utama ANRI, Rini Agustiani, memaparkan pentingnya arsip sebagai rekaman otentik peristiwa. Saat ini, ANRI merawat khazanah raksasa yang mencakup sekitar 39,85 kilometer arsip kertas, 3 juta arsip foto, hingga 718 terabyte arsip elektronik, termasuk dokumen Ketetapan MPRS 1966.
“Khazanah arsip akan terus bertambah dan dapat diakses publik apabila ada peran aktif dari pencipta arsip,” tandas Rini. Arsip bukan sekadar dokumen administratif, melainkan urat nadi memori kolektif bangsa untuk mendongkrak riset dan pembangunan.
Baca Juga:BNNP Jabar Musnahkan 5 Kg Sabu Jaringan IranLanal Bandung Gagalkan Penyelundupan 10.800 Benur Senilai Rp864 Juta
Simposium ini berhasil merajut benang merah antara ideologi, sejarah, kearsipan, dan kebijakan pembangunan. Refleksi 66 tahun MPRS diharapkan menjadi kompas agar derap langkah pembangunan tetap setia pada cita-cita proklamasi, dan Pancasila benar-benar bernyawa dalam tindakan nyata demi kesejahteraan rakyat. (bbs)