JABAR EKSPRES – Wali Kota Cimahi Ngatiyana meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana alam seiring memasuki masa peralihan musim. Ancaman banjir dan tanah longsor menjadi perhatian pemerintah daerah, terutama menyusul perkiraan meningkatnya curah hujan pada November hingga Desember 2026.
Ngatiyana mengatakan, setelah melewati periode kemarau panjang, kondisi cuaca di Kota Cimahi mulai memasuki fase peningkatan curah hujan. Situasi tersebut perlu diantisipasi melalui kesiapsiagaan masyarakat, termasuk menjaga kebersihan lingkungan dan memastikan saluran air tidak tersumbat.
“Curah hujan akan mulai datang untuk di Kota Cimahi dan mungkin seluruh Jawa Barat maupun di Indonesia. Nah ini saya harapkan kepada seluruh masyarakat waspada, bersih-bersih lingkungan yang kira-kira bisa menimbulkan bencana banjir, tanah longsor, dan sebagainya,” ujarnya, Rabu (4/11/2026).
Baca Juga:PGN Perkuat Pengembangan Bisnis dan Operasional Berbasis Energi Rendah KarbonXPENG Resmikan Experience & Service Center ke-11 di Bandung, Hadirkan Layanan 3S Terintegrasi
Menurut Ngatiyana, perubahan kondisi cuaca setelah kemarau panjang berpotensi meningkatkan risiko pergerakan tanah. Kondisi tanah yang sebelumnya mengalami kekeringan akibat paparan panas dalam waktu lama, kemudian kembali menerima curah hujan, dapat memicu terjadinya longsor.
“Tanah yang semulanya kena panas dalam waktu lama, kemudian sekarang turun hujan sehingga potensi untuk longsor menjadi sangat tinggi,” katanya.
Mengantisipasi kemungkinan tersebut, Pemerintah Kota Cimahi telah memetakan sejumlah kawasan yang memiliki tingkat kerawanan bencana. Untuk potensi tanah longsor, wilayah utara menjadi salah satu perhatian, meliputi Kecamatan Cimahi Utara, Cipageran, dan Citeureup. Sementara di wilayah selatan, kawasan Cibeber juga masuk dalam pemetaan daerah rawan longsor.
Adapun ancaman banjir perlu diwaspadai di sejumlah kawasan yang berada di sekitar aliran sungai. Beberapa di antaranya meliputi bantaran Sungai Cimahi, Sungai Cibeureum, hingga kawasan Melong.
Ngatiyana menegaskan, upaya mitigasi tidak hanya menjadi tanggung jawab perangkat daerah terkait. Ia telah menginstruksikan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), lurah, dan camat agar aktif memantau perkembangan kondisi lingkungan di wilayah kerja masing-masing.
Selain melibatkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Pemkot Cimahi juga mengoptimalkan peran Kelompok Siaga Bencana (KSB), Taruna Siaga Bencana (Tagana), serta berbagai unsur relawan masyarakat. Keterlibatan berbagai elemen tersebut diharapkan dapat mempercepat penanganan apabila terjadi kondisi darurat.