Aa menegaskan, penyusunan Perwal membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Pemkot Bandung diharapkan menuntaskan regulasi sekaligus mengoordinasikan perangkat daerah terkait, sedangkan Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan kalangan pesantren dapat memberi masukan berdasarkan kebutuhan di lapangan. Dunia usaha dan masyarakat juga diharapkan memperkuat kemitraan serta kemandirian ekonomi pesantren.
Sementara itu, DPRD Kota Bandung akan mengawal kebijakan, penganggaran, dan pelaksanaan fasilitasi agar tujuan regulasi benar-benar dirasakan pesantren.
Untuk mempercepat proses, Pansus mengusulkan peta jalan penyelesaian hingga Desember 2026. Draf Perwal diharapkan final pada awal November, dilanjutkan harmonisasi pada pertengahan November, lalu penetapan oleh wali kota dan pembentukan Tim Fasilitasi pada akhir November. Desember direncanakan untuk sosialisasi, pendataan awal, serta persiapan program dan anggaran. Meski demikian, jadwal itu masih berupa usulan yang perlu disepakati bersama.
Baca Juga:Pangdam III/Siliwangi Dorong Diplomasi Militer via Military Attaché Tour 2026BPJS Ketenagakerjaan Tingkatkan Limit Klaim JHT hingga Rp15 Juta Lewat Aplikasi JMO
Aa menekankan, keberhasilan kebijakan ini tidak cukup diukur dari terbitnya Perwal. Yang lebih penting adalah kejelasan mekanisme pelayanan dan tersalurkannya manfaat fasilitasi kepada pesantren yang membutuhkan.
“Yang terpenting, semua pihak punya komitmen, penanggung jawab, dan forum pelaporan berkala,” katanya.
Ia berharap Perwal menjadi langkah nyata memperkuat pesantren di Kota Bandung tanpa menghilangkan kemandirian, kekhasan, dan marwah lembaga pendidikan Islam tersebut.
“Mari kita jadikan Perwal ini bukti khidmah bersama kepada para santri, kiai, dan pesantren, dengan tetap menjaga kemandirian, kekhasan, dan marwahnya,” tutur Aa, seraya mengucapkan Selamat Hari Santri Nasional 2026. (bbs)