Dedi Mulyadi Lantik Bupati Bekasi, Sorot Silpa yang Tinggi

Jawa Barat Tak Masuk 10 Besar Provinsi dengan Kualitas Hidup Baik, Ini Respons Dedi Mulyadi
Gubernur Dedi Mulyadi (dok humas)
0 Komentar

JABAR EKSPRES – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi resmi melantik Asep Surya Atmaja sebagai Bupati Bekasi pada Jumat (23/10).

Dalam kesempatan tersebut, Dedi turut menyoroti tingginya sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi yang mencapai Rp1 triliun hingga Rp2 triliun per tahun.

Asep merupakan politikus Partai Buruh yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Bupati Bekasi. Ia menggantikan Ade Kuswara Kunang yang tersandung kasus korupsi.

Baca Juga:Aneka Bencana Mengancam Tasik, TAGANA Bekali Linmas Pengetahuan PenanggulanganKisah Perjuangan Santri Cipasung Lahirkan UU Pesantren  

Asep kini resmi menduduki kursi Bupati Bekasi setelah dilantik oleh Dedi Mulyadi di Gedung Pakuan, Jumat (23/10).

Dalam kesempatan itu, Dedi Mulyadi menitipkan sejumlah aspek terkait kondisi dan pembangunan di Kabupaten Bekasi. Salah satu sorotanya adalah soal Silpa Pemkab yang selalu tinggi. “Yang ironis, uangnya selalu nyisa. Rata-rata SILPA per tahun mencapai Rp1 hingga Rp2 triliun,” katanya.

Menurutnya, kondisi itu ironis karena di sisi lain beberapa infrastruktur di Bekasi perlu dibenahi. “Di satu sisi banyak infrastruktur yang harus dibangun, tapi di sisi lain uangnya tidak dipakai. Saya tegaskan tidak boleh ada SILPA lagi,” sambungnya.

Dedi menguraikan sejumlah sektor infrastruktur yang perlu segera dibenahi di Kabupaten Bekasi, mulai dari sungai, tata ruang, sekolah, hingga fasilitas puskesmas.

“Selama ini kondisi sungainya banyak yang keruh, rumputnya tinggi, dan sampah bertebaran di mana-mana karena tata ruangnya yang tidak beraturan,” sindirnya.

Selain infrastruktur, Dedi juga menyoroti kondisi fasilitas pendidikan dan layanan kesehatan di Kabupaten Bekasi. Ia menyebut masih banyak sekolah yang rusak dan pelayanan puskesmas yang belum optimal.

“Ke depan, puskesmas harus diberi biaya yang cukup, rumah sakit dan sekolah-sekolah milik pemerintah harus dirapikan,” urainya. (son)

0 Komentar