JABAR EKSPRES – Pemkab Bandung Barat menyiapkan lahan seluas 8 hektare di Desa Nanggeleng, Kecamatan Cipeundeuy, untuk pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat.
Pembangunan fasilitas pendidikan tersebut ditargetkan memasuki tahap pelelangan pada akhir 2026. Untuk mendukung rencana itu, pemerintah daerah kini mempercepat penyiapan infrastruktur pendukung, mulai dari akses jalan hingga pematangan lahan.
Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail mengatakan, pembangunan Sekolah Rakyat menjadi salah satu upaya memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Pemkab Bandung Barat pun berkomitmen mendukung pembangunan tersebut melalui penyediaan lahan dan infrastruktur penunjang.
Baca Juga:421 Desa/Kelurahan di Jateng Berstatus Siaga TB, Pemprov Terus Upayakan Skrining dan PencegahanIndonesia Targetkan 7 Medali Emas di Asian Para Games Nagoya 2026
“Kami berkomitmen menyiapkan berbagai kebutuhan pendukung agar pembangunan Sekolah Rakyat permanen bisa segera direalisasikan. Selain lahan seluas 8 hektare, kami juga menyiapkan akses jalan dan pematangan lahan,” kata Jeje, Rabu (14/10/2026).
Menurutnya, lahan yang disiapkan telah mengantongi sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) dari Badan Bank Tanah. Lokasinya juga dinilai strategis karena memiliki akses yang relatif mudah dari koridor jalan provinsi maupun nasional.
Selain penyediaan lahan, Pemkab Bandung Barat tengah mempercepat persiapan infrastruktur, meliputi pengerasan dan pelebaran jalan menuju lokasi, pembersihan lahan, pematangan kontur tanah, serta penyelesaian dokumen perizinan lingkungan dan tata ruang.
Jeje berharap, keberadaan gedung permanen nantinya dapat menyatukan kegiatan pendidikan Sekolah Rakyat yang saat ini masih berlangsung di sejumlah lokasi rintisan. Dengan begitu, siswa Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) dan Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) dapat belajar dalam satu kawasan pendidikan terpadu dengan fasilitas yang lebih memadai.
“Kami ingin anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem mendapatkan fasilitas pendidikan yang layak, aman, dan terpadu,” ujarnya.
Di sisi lain, Jeje menekankan pentingnya pembaruan data warga agar seluruh anak yang berhak memperoleh akses pendidikan tidak terlewat dari program perlindungan sosial. Untuk itu, Pemkab Bandung Barat akan mendorong pemerintah desa menyiapkan operator khusus guna memperbarui data masyarakat.
Upaya tersebut diharapkan dapat memastikan warga yang belum terdata masuk dalam sistem perlindungan sosial (Perlinsos), sekaligus mendukung integrasi data dengan Identitas Kependudukan Digital (IKD).