Di sisi lain, percepatan sertifikasi aset Pemkot terus digenjot. Pada tahun anggaran 2026 terdapat 88 berkas yang telah masuk dengan target penyelesaian 100 bidang untuk jalan, fasilitas umum, dan fasilitas sosial.
Dari jumlah tersebut, 16 bidang telah selesai dan diserahkan. Data ZNT yang disusun berdasarkan transaksi riil di lapangan diharapkan lebih objektif, mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor BPHTB, sekaligus memperkuat administrasi aset dan meningkatkan kepastian pelayanan pertanahan bagi masyarakat.
“Data ZNT yang disusun berdasarkan transaksi riil di lapangan diharapkan lebih objektif, mendukung optimalisasi PAD dari sektor BPHTB, sekaligus memperkuat administrasi aset dan meningkatkan kepastian pelayanan pertanahan bagi masyarakat,” kata Ridho. (CEP)