“Kalau sampai terjadi penyegelan, kami sudah menyiapkan alternatif. Siswa akan kami gabungkan sementara dengan SDN 01 dan kegiatan belajar mengajar bisa dilakukan dengan sistem dua sif,” ungkapnya.
Menurutnya, skenario tersebut menjadi langkah sementara agar proses pendidikan siswa tidak terhenti apabila terjadi perkembangan dalam persoalan lahan.
Saat ini terdapat sejumlah ruangan yang berpotensi terdampak apabila bangunan sekolah tidak dapat digunakan. Sedikitnya lima ruangan berada di dalam bangunan tersebut, terdiri dari tiga ruang kelas, ruang guru atau administrasi, serta ruang kepala sekolah.
Baca Juga:Investor Dubai Kepincut Potensi Wisata Bandung BaratRatusan Warga Bandung Barat Bakal Tempati Hunian Lebih Layak
“Kami tidak ingin anak-anak menjadi korban dari persoalan ini. Karena itu guru saya minta tetap tenang dan menjalankan pembelajaran seperti biasa. Kalau nanti ada perkembangan, baru kami jalankan skenario yang sudah disiapkan,” tuturnya.
Komar juga berharap persoalan mengenai status dan pembayaran lahan dapat segera memperoleh kejelasan dari pemerintah. Ia mengaku belum mengetahui secara pasti apakah lahan tersebut sebelumnya diperoleh melalui hibah atau transaksi jual beli.
“Kalau soal riwayat hibah atau jual belinya saya tidak mengetahui secara pasti. Kami akan berkoordinasi dengan Disdik KBB supaya persoalan ini bisa dicari jalan keluarnya,” katanya.
Komar menyebut persoalan tersebut sebelumnya juga sempat mendapat perhatian DPRD KBB. Beberapa bulan lalu, anggota legislatif mendatangi sekolah untuk melihat langsung kondisi di lapangan.
Namun, hingga kini kedatangan tersebut belum menghasilkan penyelesaian akhir terhadap status lahan.
“Kami pernah menerima kunjungan dari anggota DPRD KBB. Tapi sampai sekarang belum ada solusi akhir. Kami berharap Disdik maupun pemerintah daerah bisa turun langsung dan menyelesaikan persoalan ini,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Desa Kertamulya, Farhan Fauzi, memastikan pemerintah desa akan mengambil peran sebagai fasilitator untuk mempertemukan pihak-pihak yang berkepentingan.
Baca Juga:Imbas Kemarau Panjang, Produksi Ikan di Bandung Barat Anjlok 902 ToniCAR V23 Mejeng di GIIAS Bandung 2026, Bidik Konsumen Jawa Barat dengan SUV Listrik Bergaya Retro
Menurutnya, penyelesaian persoalan tidak hanya berkaitan dengan status kepemilikan lahan, tetapi juga harus memastikan kegiatan pendidikan siswa tetap berjalan.
“Pemerintah desa akan memfasilitasi supaya semua pihak bisa duduk bersama. Kami akan mendorong Disdik KBB, pemerintah daerah dan BPN untuk bersama-sama mencari keputusan yang bisa diterima semua pihak,” kata Farhan.