Akan tetapi jika pelantikan ini dipaksakan kepada figur yang melompati aturan pangkat maka, sarat benturan kepentingan dan kental aroma nepotisme politik.
Jika pengisian jabatan diawali dengan menabrak prosedur dan permainan angka aplikasi (Talent Box) maka, KBB berada di ambang kerusakan manajemen birokrasi dan kematian sistem meritokrasi.
Ancam Lapor ke KASN dan Kemendagri
Pihaknya menegaskan akan terus mengawal jalannya proses pemerintahan di Kabupaten Bandung Barat secara ketat. Jika pelantikan tetap dipaksakan, warga siap membawa temuan ini ke lembaga pengawas tingkat pusat.
Baca Juga:Chery Boyong Empat Kendaraan Listrik di GIIAS Bandung 2026Presidium Watchdog KBB Tuntut Bupati Jeje Ritchie Ismail Tunda Pelantikan Kepala BKPSDM Demi Asas Meritokrasi
Jika keputusan ini pada akhirnya tetap dipaksakan oleh Bupati, masyarakat tentu harus tetap menghormati keputusan hukum tersebut secara legal-formal. Namun penghormatan itu bukan berarti diam.
‘’Masyarakat akan tetap melakukan pengawasan dan memantau kinerja BKPSDM. Pihaknya juga akan melaporkan resmi ke BKN, KASN, dan Kemendagri,’’ pungkas Noval. (yan)