Karena itu, pembangunan infrastruktur pada 2026 diarahkan bukan sekadar mengejar panjang jalan yang diperbaiki atau jumlah proyek yang selesai. Pemerintah dituntut memastikan pembangunan tepat sasaran dan menyentuh wilayah yang membutuhkan.
Terlebih, persoalan infrastruktur di Kabupaten Tasikmalaya selama ini tidak hanya berkutat pada jalan rusak. Sejumlah wilayah juga membutuhkan peningkatan kualitas jembatan dan penerangan jalan untuk menunjang keselamatan serta aktivitas warga.
Asep menegaskan, keterbatasan fiskal daerah tetap menjadi pertimbangan dalam menentukan skala prioritas. Namun, kondisi tersebut tidak boleh menghentikan upaya pemerintah mempercepat perbaikan infrastruktur.
Baca Juga:Atasi Perdagangan yang Semrawut, Pemkab Tasikmalaya Siapkan Aturan BaruBerawal dari ML, Mahasiswi Tasikmalaya Dilaporkan Hilang Ternyata Dibawa Pria Beristri ke Lampung
“Yang paling penting adalah bagaimana anggaran yang terbatas dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” pungkasnya.
Pemkab Tasikmalaya berharap penguatan infrastruktur tersebut mampu menjadi salah satu pengungkit pertumbuhan ekonomi daerah. Jalan yang semakin baik diharapkan memperlancar konektivitas antarwilayah sekaligus membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat dan pelaku usaha di berbagai pelosok Kabupaten Tasikmalaya. (Hen)
Reporter: Hendi