Ia berharap pemerintah kembali memeriksa dokumen perizinan dan melakukan evaluasi terhadap pendataan bangunan sebelum penertiban berikutnya dilakukan.
“Kalau kata Pak Satpol PP bilang ada perjanjian dengan pejabat tertentu, tunjukkan perjanjiannya biar masyarakat itu adil,” pungkasnya. (Wit)