“Sementara ekspansi pabrik dan pembangunan industri di Bandung Timur terus berjalan pesat tanpa henti,” lanjutnya.
Atas dasar dinamika krisis ekologis tersebut, Apandi bersama masyarakat peduli lingkungan menuntut keberanian dan komitmen pemerintah daerah, beserta dinas dan embaga terkait untuk bertindak secara transparan.
“Kami meminta dengan tegas kepada instansi pemerintah berwenang, untuk segera memberitahukan secara terbuka dan transparan, hasil kajian lingkungan serta neraca air di wilayah Bandung Timur,” ujarnya.
Baca Juga:Kekeringan Melanda RI, BMKG Sebut El Nino Bukan Satu-satunya PenyebabAntisipasi Kekeringan, DPKP Cimahi Siapkan Distribusi Air Bersih Diperluas ke Sejumlah Wilayah
Apandi menegaskan, dalam hal ini publik berhak mengetahui secara pasti apa indikator utama pemicu bencana kekeringan yang dinilai rutin terjadi ini.
“Apakah karena over-pumping air tanah oleh industri, alih fungsi lahan masif, atau kegagalan tata kelola sumber daya air (SDA),” tegasnya.
Apandi menilai, tanpa adanya transparansi kajian dan penegakan hukum yang tegas, maka wilayah Bandung Timur akan terus terjebak dalam lingkaran krisis air, terlebih ketika musim kemarau melanda.
“Saya bersama warga berharap pemerintah tidak hanya hadir memberikan bantuan darurat bersifat sementara,” imbuhnya.
“Melainkan segera melakukan evaluasi menyeluruh atas perizinan pengambilan air industri, demi menjamin keberlanjutan hidup masyarakat dan pertanian lokal,” pungkas Apandi. (Bas)