Menurutnya, pandangan fraksi merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD sekaligus bentuk kemitraan konstruktif dengan pemerintah daerah.
“Ini merupakan bentuk perhatian fungsi pengawasan serta kemitraan yang konstruktif dalam rangka memastikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah berjalan baik, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada kepentingan masyarakat,” katanya.
Ia juga berterima kasih atas apresiasi DPRD terhadap berbagai upaya Pemkab Bandung dalam meningkatkan pelayanan publik, pembangunan ekonomi, pembangunan daerah hingga kesejahteraan masyarakat.
Baca Juga:KDS Pamerkan Potensi Kabupaten Bandung di APKASI Expo 2026, Dorong Produk Lokal Naik KelasBupati Dorong Pelajar Kabupaten Bandung Melek Keuangan, Mulai dari Menabung
Apresiasi tersebut, kata Dadang, menjadi dorongan sekaligus tanggung jawab bagi pemerintah daerah untuk terus memperbaiki kinerja dan tata kelola pemerintahan.
“Tentunya menjadi penyemangat dan tanggung jawab bagi kami untuk terus meningkatkan kinerja, memperkuat tata kelola pemerintahan dan memastikan setiap kebijakan serta program pembangunan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, berbagai masukan fraksi terkait pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah dan substansi Raperda Perubahan APBD 2026 dipastikan menjadi perhatian Pemkab Bandung.
Seluruh catatan tersebut akan ditindaklanjuti dan dibahas bersama DPRD melalui Badan Anggaran sesuai mekanisme serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.