“Teu mais teu meuleum, nu lain kabawa-bawa. Yang lain tidak ikut-ikutan, tapi malah ikut terbawa. Ini yang harus kita cegah,” katanya.
Sebagai langkah pencegahan, Dadang meminta BKPSDM bersama seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) memperkuat program pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan pembentukan karakter aparatur.
Khusus untuk sektor kesehatan, ia telah meminta Dinas Kesehatan mengumpulkan seluruh nakes di Kabupaten Bandung. Mereka nantinya akan mendapatkan pembinaan yang mencakup peningkatan kapasitas, mental, hingga kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Baca Juga:Prabowo Pangkas Anak Perusahaan BUMN PLN hingga Pertamina?Library Cafe, Inovasi Modern Pembuka Nilai Tambah Ekraf?
“Kemarin saya sudah tegaskan kepada Dinas Kesehatan, kumpulkan semua nakes yang ada di Kabupaten Bandung. Kita bikin pelatihan, peningkatan kapasitas, pendidikan mental dan peningkatan kualitas pelayanan,” ungkapnya.
Dadang menegaskan, status sebagai aparatur maupun tenaga kesehatan tidak membuat seseorang terbebas dari konsekuensi apabila terbukti melakukan pelanggaran.
Ia memastikan setiap pelanggaran akan diproses berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Bagi ASN, pelayan publik, maupun nakes yang melakukan pelanggaran, tentu sesuai mekanisme aturan kita berikan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan,” tegas Dadang.