JABAR EKSPRES – Fasilitas Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) di Kabupaten Bandung dinilai belum memadai untuk mendukung operasional dalam jangka panjang. Karena itu, diperlukan dukungan pemerintah daerah, terutama dalam penyediaan sarana dan prasarana yang lebih representatif.
Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Hasbullah Rahmad, usai meninjau sejumlah Sekolah Rakyat Terintegrasi di Kabupaten Bandung, Selasa (28/7).
Menurut Hasbullah, fasilitas yang digunakan saat ini masih cukup memadai untuk kebutuhan sementara. Namun, sekolah masih memanfaatkan aset milik KONI Kabupaten Bandung, seperti asrama atlet dan gedung perkantoran sebagai ruang belajar dan penunjang operasional.
Baca Juga:24th Annual National Summer Classic 2026: Tim Putri DBL All-Star Juara, Putra Peringkat TigaMilangkala ke-394 Kabupaten Tasikmalaya Hadirkan Puluhan Agenda, Puncak Perayaan Digelar 24–26 Juli 2026
“Kalau sementara masih representatif, tapi untuk ke depannya perlu difikirkan,” jelasnya.
Politikus PAN itu menjelaskan, konsep Sekolah Rakyat merupakan sekolah berasrama sehingga membutuhkan kawasan yang terintegrasi dan lingkungan belajar yang kondusif.
“Ini kan konsepnya adalah sekolah berasrama jadi butuh lingkungan belajar yang lebih kondusif dan tidak bercampur dengan aktivitas publik,” tuturnya,
Hasbullah mengungkapkan, Pemerintah Kabupaten Bandung telah menyiapkan lahan seluas 7,6 hektare untuk pembangunan Sekolah Rakyat permanen. Selain itu, pemerintah juga berencana menambah empat Sekolah Rakyat baru di Kabupaten Bandung sesuai kebutuhan masyarakat.
“Langkah ini perlu didukung,” kata dia.
Menurut Hasbullah, keberadaan Sekolah Rakyat merupakan bentuk keberpihakan negara kepada masyarakat kurang mampu, khususnya dalam upaya menekan angka putus sekolah. Ia menilai program tersebut penting, mengingat angka putus sekolah di Jawa Barat masih berada di atas rata-rata nasional.
Dalam kunjungan tersebut, Komisi V DPRD Jawa Barat juga memberikan sejumlah catatan kepada pemerintah daerah. Salah satunya adalah pentingnya dukungan terhadap penyediaan sarana dan prasarana agar kualitas lulusan Sekolah Rakyat mampu bersaing dengan lulusan sekolah umum.
“Kami mendorong agar bisa didukung,” sambungny.
Hasbullah menegaskan, pengembangan Sekolah Rakyat harus didasarkan pada pemetaan kebutuhan yang akurat. Data mengenai angka putus sekolah serta jumlah masyarakat miskin ekstrem menjadi dasar dalam menentukan kapasitas maupun penambahan Sekolah Rakyat di setiap daerah(son)