JABAR EKSPRES – Puluhan massa yang tergabung dalam Gerakan Aliansi Umat dan Mahasiswa Kritis (GAUM-K) bersama Gerakan Masyarakat Kritis Republik (GMKR) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Jawa Barat, Selasa (14/7/2026). Mereka menyatakan penolakan terhadap rencana safari politik mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kota Bandung.
Dalam aksi tersebut, para peserta membawa spanduk berisi tuntutan dan menyampaikan orasi secara bergantian di depan gerbang DPRD Jawa Barat. Massa kemudian melakukan audiensi dengan perwakilan DPRD Jabar untuk menyampaikan aspirasi mereka.
Koordinator lapangan aksi, Hari Nugraha, mengatakan penolakan dilakukan karena kelompoknya menilai kehadiran Jokowi bersama Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Jawa Barat sarat dengan kepentingan politik.
Baca Juga:Respon Rentetan Aksi Demo, Pimpinan DPRD Jabar Teruskan Aspirasi ke PusatRibuan Relawan Gelar Aksi Damai, Dukung Keberlanjutan Program MBG di Tasikmalaya
Selain itu, pihaknya juga kembali menyinggung polemik mengenai ijazah Jokowi yang menurut mereka belum tuntas.
“Kami melakukan aksi ini karena merasa khawatir. Menurut pandangan kami, persoalan hukum terkait Bapak Jokowi belum jelas. Kami mempertanyakan persoalan ijazah yang sejak beliau menjabat sebagai wali kota, gubernur hingga presiden dinilai belum bisa dijelaskan kepada publik. Itu yang menjadi dasar sikap kami,” ujar Hari di sela-sela aksi.
Hari menambahkan, pihaknya menolak kehadiran Jokowi beserta keluarga dan pihak-pihak yang dianggap memiliki kedekatan politik dengannya di wilayah Jawa Barat.
“Atas nama masyarakat Jawa Barat yang kami wakili, kami menyatakan menolak kehadiran Bapak Jokowi beserta anak-anaknya dan pihak-pihak yang dianggap menjadi bagian dari kelompok politiknya di Jawa Barat,” katanya.
Dalam audiensi bersama DPRD Jawa Barat, massa menyampaikan sejumlah tuntutan. Mereka meminta DPRD Jabar menyatakan penolakan terhadap safari politik Jokowi di wilayah Jawa Barat, mendesak dilakukan pemeriksaan terhadap dana kampanye yang mereka soroti, serta meminta aparat penegak hukum menindaklanjuti dugaan pelanggaran yang menurut mereka terjadi.
Aksi berlangsung di bawah pengamanan aparat kepolisian dan berjalan secara tertib. Hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan resmi dari pihak Joko Widodo maupun Partai Solidaritas Indonesia (PSI) terkait tuntutan yang disampaikan oleh massa aksi. (Dam)