“Kami terus melakukan sosialisasi mengenai biaya resmi PTSL kepada masyarakat, menegaskan kembali kepada panitia desa saat pelantikan, hingga memasang banner informasi pada setiap tahapan kegiatan, termasuk saat penyerahan sertifikat,” ujarnya.
Meski kuota PTSL tahun ini mencapai 40.000 bidang, Iim mengakui jumlah tersebut masih jauh dari kebutuhan masyarakat Kabupaten Bandung. Berdasarkan data BPN, masih terdapat sekitar 200.000 bidang tanah yang hingga kini belum memiliki sertifikat.
Untuk itu, BPN menerapkan sistem pemerataan dalam penentuan lokasi PTSL dengan memadukan basis data wilayah dan usulan dari pemerintah desa. Langkah tersebut dilakukan agar desa-desa yang selama ini belum pernah mendapatkan program PTSL dapat memperoleh giliran secara bertahap.
Baca Juga:Febrie Adriansyah Mundur dari Jabatan Jampidsus, Sebut Demi Menjaga Integritas InstitusiWali Kota Bandung Muhammad Farhan Dilarikan ke Rumah Sakit, Kondisi Masih Dipantau Tim Medis
“Permintaan masyarakat masih sangat tinggi. Karena itu, kami mengatur pemerataan berdasarkan database dan usulan desa agar wilayah yang belum pernah mendapatkan program PTSL bisa diprioritaskan secara bertahap,” pungkas Iim.