Sementara itu, perwakilan Dinas Pendidikan Kota Banjar mengakui adanya hambatan administratif yang bersumber dari surat edaran MenPAN-RB tersebut.
Dinas mengaku sudah meminta petunjuk ke pemerintah provinsi dan pusat. Langkah ini dilakukan agar tidak terjadi pelanggaran aturan, namun hak guru honorer yang sudah bersertifikasi tetap bisa terakomodasi.
Hingga audensi usai, belum ada keputusan final. Namun, DPRD berkomitmen untuk membawa masalah ini ke rapat koordinasi lanjutan. PGRI berharap ada kejelasan dalam waktu dekat, mengingat 17 guru honorer tersebut sudah menunggu terlalu lama. (CEP)