5 Kursi Kepala Dinas Kosong, Wabup Kabupaten Bandung Barat Minta BKPSDM Segera Buka Open Bidding

5 Kursi Kepala Dinas Kosong, Wabup Kabupaten Bandung Barat Minta BKPSDM Segera Buka Open Bidding
Sejumlah pejabat Pemkab Bandung Barat saat diambil sumpah jabatan oleh Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail. Dok Diskominfotik KBB
0 Komentar

JABAR EKSPRES – Wakil Bupati Bandung Barat, Asep Ismail, memastikan proses open bidding akan segera digelar untuk mengisi lima jabatan kepala dinas yang masih kosong.

Kekosongan tersebut bukan persoalan baru. Sejumlah posisi strategis seperti Bapenda, Disdik, Dinkes, PUTR, dan Inspektorat sudah cukup lama diisi oleh pelaksana tugas (Plt), kondisi ini dinilai berpotensi menghambat efektivitas kebijakan sekaligus pelayanan kepada masyarakat.

Asep mengakui, jabatan yang terlalu lama dipegang Plt memiliki keterbatasan, terutama dalam pengambilan keputusan strategis. Karena itu, pengisian pejabat definitif menjadi kebutuhan mendesak yang tidak bisa lagi ditunda.

Baca Juga:Ironi Ketenagakerjaan di Bandung Barat, Angka Turun tapi Pengangguran BertambahJelang Idul Adha, 61 Petugas Sisir 270 Lapak Hewan Kurban di Bandung Barat

“Minimal tiga bulan harus sudah terisi. Sekarang sedang proses administrasi untuk open bidding,” ujarnya, Selasa (28/4/2026).

Menurutnya, kekosongan di level kepala dinas berdampak langsung terhadap kinerja organisasi. Sejumlah program strategis berisiko tidak berjalan optimal karena kewenangan pejabat sementara yang terbatas.

Selain itu, peran kepala dinas sangat krusial dalam menentukan arah kebijakan, pengelolaan anggaran, hingga koordinasi lintas sektor. Tanpa pejabat definitif, stabilitas organisasi dan percepatan program sulit dicapai secara maksimal.

Karena itu, Asep mendorong Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) untuk mempercepat seluruh tahapan seleksi terbuka, dengan tetap mengedepankan prinsip transparansi dan berbasis kompetensi.

Ia berharap, pengisian lima jabatan tersebut tidak hanya mengakhiri polemik yang berkembang, tetapi juga mampu memperkuat kinerja birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Bandung Barat.

“Ini harus cepat diselesaikan, tapi tetap sesuai prosedur. Kita butuh orang yang benar-benar siap memimpin,” tandasnya. (Wit)

0 Komentar