“Tingkat kepercayaan berkurang, banyak kasus tidak terawasi, masalah jadi serius. Jika dibiarkan MBG bukan untuk memenuhi gizi, tapi untuk memenuhi kepentingan lain,” tuturnya.
Asep menyampaikan, pengawasan oleh pemerintah di kewilayahan terhadap SPPG juga dinilai penting, sebab merupakan bentuk kontrol yang harus jadi prioritas.
“Kontrol distribusi, pembelian bahan, proses pembuatan makanan, penyajian makan segala macam supaya MBG itu lebih sehat,” pungkasnya. (Bas)
