JABAR EKSPRES – Komisi IV DPRD Jawa Barat kritik program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) Pemprov. Implementasi hanya bisa di kawasan kumuh, padahal banyak rumah rakyat di luar zona yang tak bisa disentuh.
Hal itu diungkapkan Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat, Prasetyawati. Sebagai wakil rakyat, ia menyempatkan mengunjungi beberapa titik program perbaikan Rutilahu yang dilakukan Pemprov Jawa Barat.
Salah satunya di Cimahi pada Rabu (11/2), Politikus Gerindra tersebut meninjau hasil perbaikan yang tuntas di Kelurahan Karang Mekar. Secara pekerjaan sudah cukup baik, tapi ada beberapa hal yang masih disorot.
Baca Juga:Pelemahan Ekonomi Singapura Jadi Momentum Strategis bagi IndonesiaTransmigrasi Bertransformasi, dari Bagi Lahan Menuju Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru
“Kalau pekerjaan sih masih baik. Program itu bagus, ” katanya dalam keterangan resmi, Kamis (12/2).
Catatan yang disampaikan Prasetyawati khususnya dalam eksekusi secara makro. Menurut Prasetyawati, program perbaikan rutilahu cukup jadi primadona, artinya banyak masyarakat yang menanti untuk bisa mengakses program itu.
Namun jika mengacu regulasi, program itu harus dieksekusi di kawasan kumuh, aturan itu cukup memberi batasan.
Karena di lapangan tidak sedikit rumah masyarakat ada di luar zona kawasan kumuh yang telah ditetapkan, ujungnya masyarakat tidak bisa disentuh program tersebut.
Apalagi di Kota Cimahi dan Kota Bandung, jumlah kawasan yang secara administratif masuk kategori kumuh relatif terbatas sehingga masih banyak rumah tidak layak huni di luar kawasan tersebut dan belum dapat tersentuh program bantuan.
“Ada masukan ke kami, ketentuan tersebut dapat ditinjau ulang, sehingga tidak hanya difokuskan pada kawasan kumuh, ” jelasnya.
Prasetyawati menambahkan, pihaknya bakal mendorong perluasan cakupan program Rutilahu agar dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan di luar batasan kawasan kumuh. Sehingga program tersebut bisa lebih merata. (son)