JABAR EKSPRES – Wali Kota Cimahi Ngatiyana menegaskan pentingnya koordinasi lintas program dalam proses perencanaan pembangunan daerah agar tidak terjadi tumpang tindih kegiatan dan pemborosan anggaran.
Penegasan itu ia sampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD) Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Cimahi Tengah, yang difokuskan pada penyusunan rencana pembangunan Kota Cimahi untuk tahun mendatang.
Menurut Ngatiyana, Musrenbang bukan sekadar agenda rutin tahunan, melainkan tahapan krusial yang menentukan arah dan efektivitas pembangunan daerah.
Baca Juga:Strategi Gubernur Ahmad Luthfi Turut Sukseskan Program Prioritas Presiden Ramai Soal Reshuffle Kabinet Prabowo Siang Ini, Nama Juda Agung Menguat untuk Posisi Wamenkeu
Karena itu, setiap usulan program yang diajukan harus disusun secara cermat, terukur, dan saling terintegrasi antarperangkat daerah maupun dengan program berbasis kewilayahan.
Ia menjelaskan, saat ini Pemerintah Kota Cimahi memiliki beragam skema pembangunan. Selain program murni yang dirancang oleh pemerintah daerah, terdapat pula Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) yang dialokasikan hingga tingkat rukun warga (RW).
Tanpa perencanaan dan sinkronisasi yang baik, berbagai skema tersebut berpotensi saling tumpang tindih.
Kondisi itu, kata Ngatiyana, dapat menyebabkan duplikasi kegiatan di lapangan dan membuat penggunaan anggaran menjadi tidak optimal. Ia menilai, efektivitas belanja daerah sangat ditentukan oleh ketepatan perencanaan sejak tahap awal.
“Jangan sampai satu pekerjaan dilakukan oleh dua program sekaligus. Anggaran yang disiapkan harus benar-benar efektif, tepat sasaran, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya saat diwawancarai awak media, Jum’at (6/2/26).
Ngatiyana juga mengapresiasi partisipasi aktif berbagai unsur masyarakat dalam FGD Musrenbang tersebut. Kehadiran perwakilan masyarakat dari tingkat kelurahan hingga kecamatan dinilainya sebagai indikator kuatnya keterlibatan publik dalam proses perencanaan pembangunan.
“Alhamdulillah seluruh unsur masyarakat, dari tingkat kelurahan hingga kecamatan, bisa hadir dan terlibat. Ini menunjukkan komitmen bersama dalam merencanakan pembangunan Kota Cimahi,” ujarnya.
Baca Juga:Layvin Kurzawa, Jawaban Persib di Fase Paling MenentukanDion Markx Jadi Simbol Regenerasi Persib Bandung
Meski demikian, Ngatiyana mengingatkan bahwa tidak seluruh usulan yang masuk dapat direalisasikan dalam satu tahun anggaran.
Pemerintah Kota Cimahi, kata dia, tetap harus menyesuaikan rencana pembangunan dengan kemampuan fiskal daerah serta kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Oleh karena itu, penyusunan skala prioritas menjadi kunci agar program-program yang dilaksanakan benar-benar menjawab kebutuhan paling mendesak masyarakat.