“Selain investasi yang tertahan, kebutuhan masyarakat terhadap perumahan juga ikut terdampak,” kata Aan.
Menanggapi masih adanya pembangunan perumahan yang berjalan di sejumlah wilayah, Aan menegaskan bahwa proyek yang sudah mengantongi izin lengkap dan sah tetap diperbolehkan berlanjut.
“Yang dihentikan itu proses perizinannya, bukan pembangunan yang sudah berizin. Tapi jika di lapangan ditemukan penyimpangan dari izin, tentu akan kami tindak,” tegasnya.
Baca Juga:Kritik PJU Berujung 'Undangan Klarifikasi', Warga Jabar Pertanyakan Ruang Aman BersuaraPersib Hampir Full Team, Maung Bandung Siap Menggila di El Clasico Indonesia
Aan berharap kajian lingkungan dapat segera diselesaikan agar terdapat kepastian arah kebijakan ke depan. Ia mengakui, sektor perumahan selama ini menjadi salah satu penopang pendapatan daerah, terutama melalui Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
“Kalau ke depan sektor perumahan tidak bisa kembali diandalkan, pemerintah daerah harus mencari sumber pendapatan lain agar APBD dan PAD tidak terganggu,” ujarnya.
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat resmi menghentikan sementara proses perizinan 26 proyek perumahan yang tengah berjalan.
Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, menyatakan pihaknya sedang melakukan inventarisasi menyeluruh terhadap seluruh permohonan yang tertahan tersebut.
“Hasil sementara, ada 26 permohonan perumahan yang izinnya masih berproses, mulai dari izin lingkungan, siteplan, hingga PBG,” kata Jeje.
Jeje menegaskan, penangguhan izin bukan semata persoalan administratif, melainkan langkah evaluasi untuk memastikan pembangunan tidak memperparah kerusakan lingkungan dan risiko banjir akibat alih fungsi lahan.
Keputusan akhir terkait kelanjutan proyek, lanjut Jeje, akan didasarkan pada kajian teknis dari DLH Provinsi dan Kabupaten Bandung Barat.
Baca Juga:Bukan Sekadar Tiga Poin, Marc Klok Tegaskan Duel Persib vs Persija Soal Harga Diri KotaDi Bawah Kepemimpinan Prabowo, Mentan Amran Antar Indonesia Capai Swasembada Pangan 2025
“Nanti akan dipetakan mana yang bisa dilanjutkan dengan persyaratan tertentu dan mana yang harus ditolak. Dasarnya tetap kajian lingkungan,” ujarnya.
Jeje menambahkan, penyesuaian kebijakan tata ruang juga diarahkan untuk memperkuat mitigasi banjir, menjaga ketahanan pangan, serta mendukung pemulihan ekonomi masyarakat terdampak bencana.
“Pembangunan tetap penting, tapi keberlanjutan lingkungan adalah prioritas. Bandung Barat harus dibangun secara lebih bijak,” pungkasnya. (Wit)