Persoalan juga muncul pada pekerja dengan sistem outsourcing. Dalam praktiknya, sering terjadi kebingungan mengenai pihak yang bertanggung jawab melaporkan PHK, antara perusahaan pengguna jasa dan penyalur tenaga kerja.
“Situasi ini kerap membuat pencatatan PHK menjadi tidak jelas,” katanya.
Kendala lain terjadi ketika PHK masih dalam proses perselisihan hubungan industrial, baik pada tahap mediasi maupun di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).
Baca Juga:Ini 4 Jenis Olahraga Ringan, Tubuh Makin Sehat!Kolaborasi! UNINUS dan IDIP RI Gelar Webinar Internasional Pendidikan
Heni menambahkan, sebagian perusahaan juga diduga menghindari kewajiban hukum akibat PHK, terutama terkait pembayaran upah dan pesangon sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Langkah tersebut dilakukan untuk menekan beban keuangan perusahaan, tetapi berpotensi merugikan hak-hak pekerja,” tandasnya. (Wit)