Ia juga menjelaskan bahwa kewenangan dan pendanaan program Rutilahu bersifat kolaboratif, melibatkan pemerintah pusat, provinsi, hingga daerah.
“RTLH itu tidak mutlak ditangani satu pihak. Ada yang dari pusat melalui BSPS, dari provinsi, dan dari daerah melalui Disperkimtan. Semua datanya terhimpun di Disperkimtan untuk mendukung program prioritas tiga juta rumah,” katanya.
Terkait peran desa dalam pelaksanaan program, Enjang menyebut bahwa program Rutilahu merupakan prioritas kepala daerah dan pelaksanaannya akan diselaraskan lintas perangkat daerah.
Baca Juga:Meski Pincang, Macan Kemayoran Pede Tantang Persib di GBLATak Perlu Motivasi Tambahan, Persib Siap Tempur Lawan Persija di GBLA
“Ketika DPMD menyampaikan rencana program, tentu pelaksanaannya akan disesuaikan dan diselaraskan,” pungkasnya.