JABAR EKSPRES – Pemerintah Kota Cimahi menegaskan komitmen serius untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan sekaligus menghapus kemiskinan ekstrem. Langkah ini dinilai krusial mengingat kemiskinan masih menjadi persoalan struktural yang memerlukan intervensi lintas sektor dan kebijakan yang tepat sasaran.
Komitmen tersebut disampaikan langsung Wali Kota Cimahi, Ngatiyana saat membuka Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Cimahi Tahun 2025. Dalam forum tersebut, Ngatiyana memaparkan capaian sekaligus target ambisius yang ingin diraih Pemkot Cimahi pada tahun ini.
Ia mengungkapkan, tren angka kemiskinan di Kota Cimahi menunjukkan penurunan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2021, tingkat kemiskinan tercatat sebesar 5,35 persen dan berhasil ditekan menjadi 4,39 persen pada 2024. Untuk 2025, Pemerintah Kota Cimahi menargetkan penurunan lanjutan hingga berada di kisaran 3,87 hingga 4,28 persen.
Baca Juga:Kesabaran Berbuah Gol, Ramon Tanque Menjelma Jadi Bomber MematikanWiliam Marcilio Tutup Bab di Persib dengan Sikap Hormat dan Syukur
“Angka kemiskinan Kota Cimahi berhasil turun dari 5,35 persen pada tahun 2021 menjadi 4,39 persen pada tahun 2024. Pada tahun 2025 ini, saya berharap kita dapat bersama-sama menurunkan tingkat kemiskinan hingga berada pada kisaran 3,87 sampai 4,28 persen,” tegas Ngatiyana saat ditemui di Cimahi, Senin (22/12/25).
Namun demikian, Ngatiyana menekankan bahwa target tersebut tidak dapat dicapai tanpa sinergi yang kuat antarperangkat daerah serta keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan. Ia menginstruksikan agar seluruh program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan diintegrasikan secara konsisten dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta didukung oleh pengalokasian anggaran yang memadai melalui APBD.
Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya pemutakhiran data penerima manfaat yang akurat dan berkelanjutan. Pemutakhiran data berbasis nama dan alamat direncanakan akan semakin diperkuat pada 2026 guna memastikan intervensi pemerintah benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan.
Sejalan dengan hal tersebut, Wakil Wali Kota Cimahi, Adhitia Yudisthira memaparkan lima fokus utama penguatan penanggulangan kemiskinan pada 2025.
Fokus pertama adalah penguatan data terpadu melalui harmonisasi DTKS, P3KE, serta data sektoral perangkat daerah, dengan verifikasi dan validasi minimal setiap triwulan oleh Dinas Sosial.
Fokus kedua adalah penyelarasan seluruh program perangkat daerah agar sejak tahap perencanaan benar-benar menyasar rumah tangga miskin dan miskin ekstrem.
Selanjutnya, Pemkot Cimahi akan mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi terpadu melalui dashboard penanggulangan kemiskinan yang memungkinkan pemantauan capaian secara real-time.
