Meski begitu, Yominus berpendapat, penekanan angka kemiskinan tentunya bukan menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. Tapi Pemda Kabupaten/Kota juga memiliki kewajiban untuk terlibat. “Tentu ini ada kewajiban bersama juga dari kabupaten/kota, provinsi, dan kewajiban pusat,” ucap Yominus ketika dihubungi Jabar Ekspres.
Menurutnya, penurunan angka kemiskinan bisa dilakukan dengan menekan biaya. Khusunya untuk masyarakat yang ada di Desil 1 dan Desi 4. Sejauh ini program pengentasan kemiskinan melalui Bantuan Sosial (Bansos) sedang dilakukan oleh pemerintah pusat.
Pemerintah pusat banyak mengeluarkan program untuk membantu masyarakat kurang mampu. Seperti, Bantuan Langsung Tunai, Bantuan Pangan, Pemberian subsidi untuk pekerja, Program Pemberdayaan, Penyediaan lapangan kerja dan lainnya.
Baca Juga:Jutaan Warga Jabar Masih Melarat, Dedi Mulyadi Tak Punya Program Konkret atasi Kemiskinan?Terdampak Banjir Sumatra, 100 Warga Dipulangkan Pemprov Jateng
Sementara itu, program yang diusung oleh Pemprov Jabar lebih kepada pemberian dan penataan layanan dasar masyarakat. Seperti peningkatan Infrastruktur, Pembangunan saranan pendidikan dan peningkatan layanan kesehatan. Menurutnya, apa yang dilakukan Pemprov Jabar untuk sektor pendidikan sudah sangat baik. Dimana untuk keluaraga miskin seluruh biaya menjadi tanggung jawab pemerintah.
Selain itu, setiap keluarga miskin atau pekerja informal juga mendapat jaminan kesehatan untuk pengobatan jika sakit dan telah BPJS melalui PBI. ‘’Ini dilakukan, guna dapat mengurangi beban masyarakat miskin dan sudah disiapkan juga alokasi anggarannya,’’ ujarnya.
Begitu juga masyarakat miskin yang ingin mendapatkan perawatan rumah sakit. Semuanya sudah ditanggung oleh rumah sakit milik Provinsi Jabar.
Data Kemiskinan Wilayah Bandung Raya
Berdasarkan data BPS, Kabupaten Bandung Barat (KBB) masih jadi daerah presentase warga miskin dengan angka mencapai 9,87 persen atau 169,66 ribu jiwa. Sedangkan jika melihat jumlah orang berdasarkan jumlah penduduk adalah Kabupaten Bandung sebesar 236 ribu jiwa atau 6,04 persen.
Kemiskinan terendah adalah Kota Bandung sebesar 3,78 persen.Disusul Kota Cimahi sebesar 4,20 persen. Sedangkan tingkat kemiskinan tertinggi di Bandung Raya adalah di Kabupaten Bandung Barat 9,87 persen dan Kabupaten Sumedang 8,81 persen.
Kepala BPS Bandung Samiran menuturkan, sebagai ibu Kota Provinsi, wilayah Bandung Raya merupakan tingkat II dalam pembangunan ekonomi yang relatif dinamis. ‘’Bandung Raya ini memiliki dinamika kemiskinan yang terbawa dalam setiap pertumbuhan suatu wilayah,’’ ujarnya.